http://www.kompas.com/kompas-cetak/0705/21/humaniora/3541542.htm
Jakarta, Kompas - Pembentukan karakter yang baik bagi generasi penerus
harus dimulai ketika seseorang masih kecil. Karena pada usia emas
inilah nilai-nilai yang baik akan lebih mudah dicerna oleh anak-anak.
"Pentingnya pengembangan karakter bangsa sebagai dasar untuk
menciptakan generasi yang unggul dan memiliki daya saing," kata salah
seorang pendiri Indonesia Heritage Foundation (IHF), Sofyan A Djalil
saat peluncuran buku Semua Berakar pada Karakter karya Ratna Megawangi
di Jakarta, Sabtu (19/5).
Buku ini merupakan kumpulan artikel Ratna, wujud kepedulian Ratna
terhadap isu-isu permasalahan bangsa yang berakar pada karakter.
Ratna memaparkan, pengasuhan ramah otak (Brain Base Parenting) sangat
penting dalam membentuk manusia secara utuh (holistik) dengan
mengembangkan aspek fisik, emosi, sosial, kreativitas, spiritual, dan
intelektual anak secara optimal.
"Semua dimensi kita kembangkan dan kita masukkan ke dalam modul-modul
pendidikan. Ramah otak yang dimaksud adalah bagaimana orangtua
mendekati anaknya dengan metode yang diarahkan agar otak dapat
berkembang dengan baik, dengan pengembangan karakter yang baik," papar
Ratna Megawangi.
Pada kesempatan itu diberikan penghargaan kepada para mitra IHF yang
telah membangun lebih dari 322 institusi pendidikan prasekolah di
seluru Indonesia. Sekolah-sekolah itu di bawah nama Semai Benih Bangsa
di daerah tertinggal.
IHF juga membantu beberapa perusahaan menjalankan program Corporate
Social Responsibility (CSR) di bidang pendidikan karakter. "Sekolah
ini bersifat mandiri, tidak ada peran pemerintah," katanya. (LOK)
1.6.07
Beasiswa ke Jepang
Penawaran Beasiswa Monbukagakusho bagi lulusan SLTA akan dibuka pada
akhir 31 Mei 2007 dan akan ditutup pada 27 Juni 2007.
Selengkapnya lihat di:
http://www.id.emb-japan.go.jp/sch.html
akhir 31 Mei 2007 dan akan ditutup pada 27 Juni 2007.
Selengkapnya lihat di:
http://www.id.emb-japan.go.jp/sch.html
Perlu Pendidikan Nurani
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/23/humaniora/3551968.htm
Jakarta, Kompas - Sangat menyedihkan melihat perkembangan masyarakat
Indonesia saat ini. Kepedulian dan komitmen terhadap pendidikan budi
pekerti dan pembangunan watak manusia Indonesia masih sangat lemah.
Padahal, penanaman nilai-nilai yang terbaik adalah melalui pendidikan
nurani.
"Nurani tidak pernah didengarkan. Lembaga pendidikan dikatakan tidak
memberi perhatian kepada pengembangan kepekaan nurani peserta didik.
Padahal dengan pendidikan nurani atau pendidikan hati, kita bisa
menanamkan nilai-nilai, " kata Ketua Umum Yayasan Amal Bhakti Ibu
(YABI) Ny A Sulasikin Murpratomo pada pembukaan Rapat Kerja dan
Lokakarya Nasional YABI di Jakarta, Selasa (22/5).
YABI yang berdiri 20 Mei 1992 dan kini telah berusia 15 tahun ini
memiliki program kegiatan Anak Indonesia Membangun Budaya Damai
(Aimdamai). Ini program pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan
nilai cinta damai, kerukunan antarumat beragama, etnis dan suku, serta
lapisan sosial, kebersamaan dan tolong-menolong, cinta Tanah Air pada
anak-anak usia 4 tahun hingga 13 tahun.
Menurut Sulasikin, meskipun telah lima tahun berjalan, perkembangan
program Aimdamai sangat lamban. Sampai saat ini baru ada di delapan
provinsi, yaitu DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Daerah
Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan
Kalimantan Tengah.
Kenyataan ini sangat menyedihkan karena ternyata kepedulian dan
komitmen kita atas pendidikan nurani masih lemah. Padahal, banyak
kritik lantang yang diteriakkan tentang pendidikan sekarang yang
dikatakan telah mencabik-cabik nurani.
Terabaikannya pendidikan hati, menurut Ny Sulasikin, begitu tampak
dalam bentuk perilaku manusia Indonesia sekarang, termasuk anak-anak,
orangtua, dan guru. (LOK)
Jakarta, Kompas - Sangat menyedihkan melihat perkembangan masyarakat
Indonesia saat ini. Kepedulian dan komitmen terhadap pendidikan budi
pekerti dan pembangunan watak manusia Indonesia masih sangat lemah.
Padahal, penanaman nilai-nilai yang terbaik adalah melalui pendidikan
nurani.
"Nurani tidak pernah didengarkan. Lembaga pendidikan dikatakan tidak
memberi perhatian kepada pengembangan kepekaan nurani peserta didik.
Padahal dengan pendidikan nurani atau pendidikan hati, kita bisa
menanamkan nilai-nilai, " kata Ketua Umum Yayasan Amal Bhakti Ibu
(YABI) Ny A Sulasikin Murpratomo pada pembukaan Rapat Kerja dan
Lokakarya Nasional YABI di Jakarta, Selasa (22/5).
YABI yang berdiri 20 Mei 1992 dan kini telah berusia 15 tahun ini
memiliki program kegiatan Anak Indonesia Membangun Budaya Damai
(Aimdamai). Ini program pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan
nilai cinta damai, kerukunan antarumat beragama, etnis dan suku, serta
lapisan sosial, kebersamaan dan tolong-menolong, cinta Tanah Air pada
anak-anak usia 4 tahun hingga 13 tahun.
Menurut Sulasikin, meskipun telah lima tahun berjalan, perkembangan
program Aimdamai sangat lamban. Sampai saat ini baru ada di delapan
provinsi, yaitu DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Daerah
Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan
Kalimantan Tengah.
Kenyataan ini sangat menyedihkan karena ternyata kepedulian dan
komitmen kita atas pendidikan nurani masih lemah. Padahal, banyak
kritik lantang yang diteriakkan tentang pendidikan sekarang yang
dikatakan telah mencabik-cabik nurani.
Terabaikannya pendidikan hati, menurut Ny Sulasikin, begitu tampak
dalam bentuk perilaku manusia Indonesia sekarang, termasuk anak-anak,
orangtua, dan guru. (LOK)
Membunuh Pendidikan
Oleh Posman Sibuea
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0705/21/humaniora/3541526.htm
Belakangan ini muncul beragam kritik terhadap praktik pendidikan di
Indonesia. Salah satunya adalah proses pembelajaran yang berlangsung
hanya sekadar mengejar target pencapaian kurikulum. Hal ini telah
berlangsung lama dan menjadi proses yang membunuh pendidikan.
Fenomena ini menjadi topik diskusi aktual dalam rangkaian peringatan
Hari Pendidikan Nasional tahun ini untuk mengingatkan pendidikan di
Indonesia dibayang-bayangi perapuhan nilai.
Ketika proses pendidikan diarahkan semata mengejar pencapaian tujuan
kurikulum, institusi sekolah telah diposisikan sekadar pabrik yang
membidani lahirnya tukang yang ahli pada bidang tertentu. Perakitan
produk akhir demikian bermuara kepada proses matinya pendidikan.
Secara perlahan tapi pasti, sekolah direduksi menjadi semacam arena
pendidikan dan latihan (diklat) untuk mengondisikan lulusan siap pakai.
Bahwa sekolah mempersiapkan alumninya ke pasar kerja, jelas hal
penting. Namun, dalam tataran kebudayaan, tujuan ini tidak seluruhnya
benar karena lembaga pendidikan tidak semata pusat pemintaran intelektual.
Secara pedagogis adalah sesat jika keberhasilan kognitif terlalu
didewa-dewakan sebagai alat representasi prestasi siswa di sekolah dan
memarjinalisasi sistem pendidikan nilai yang berkaitan dengan budi
pekerti.
Semakin kabur
Revitalisasi pendidikan nilai yang dapat membentuk budi pekerti kian
penting dimaknai ketika dalam kehidupan masyarakat makin kabur
kriteria moral yang dapat digunakan sebagai acuan untuk berperilaku.
Ketika di sekolah terjadi penganiayaan fisik, lembaga pendidikan yang
menaburkan benih-benih demokratisasi ini bukan lagi tempat yang steril
dari segala macam bentuk kekerasan.
Kasus kekerasan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang
menewaskan praja Cliff Muntu dan penembakan di Virginia Tech
University, Amerika Serikat, yang menewaskan 33 orang—salah satunya
warga negara Indonesia, Partahi Mamora H Lumbantoruan— merupakan
serpihan contoh yang menyadarkan bahwa kekerasan kerap berulang di
sekolah.
Tak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara adikuasa seperti Amerika
Serikat yang mengedepankan kepentingan hak asasi manusia.
Kasus kekerasan fisik di IPDN amat memprihatinkan sebab terjadi di
lingkungan pendidikan tinggi, yang seharusnya menjadi tempat belajar
yang jauh dari tindak kekerasan.
Ironisnya, pendidikan yang diwarnai dengan tendangan bebas ke dada
mahasiswa dan pukulan bertubi-tubi mematikan ke ulu hati terjadi di
sekolah yang justru diadakan untuk menggodok para pemimpin bangsa di
masa datang.
Pertanyaannya, calon pemimpin seperti apa yang bisa diharapkan menetas
dari lembaga pendidikan yang mengedepankan otot ketimbang otak itu?
Kekerasan di dunia pendidikan tidak pernah surut. Benih kekerasan yang
disemaikan dalam media perpeloncoan, misalnya, terus diwariskan kepada
generasi berikutnya dan menjadi awan gelap yang menutupi pancaran
sinar pencerahan pendidikan nilai.
Meski perpeloncoan sudah dihapus sejak tahun 1995, kegiatan ini masih
terus bergulir seperti bola salju di sejumlah kampus untuk menumbuhkan
disiplin bagi mahasiswa baru.
Ada dugaan, perpeloncoan yang dikemas dalam bingkai pendidikan ala
militer yang bias acap menjadi pembenaran bagi senior untuk menindas
mahasiswa baru. Perpeloncoan dengan hukuman fisik bukan lagi situasi
yang insidentil yang dilakukan antara senior dan yunior, tetapi sudah
berubah menjadi suatu situasi massal yang sistematis dan terorganisasi
secara rapi.
Ujian nasional
Proses yang membunuh pendidikan, pemaknaannya terus bergerak melewati
ruang kekerasan fisik untuk menukik masuk ke dalam sistem kekerasan
bentuk lain.
Perilaku agresif untuk menekan atau menyerang dengan kata-kata
(bullying), seperti ejekan untuk mempermalukan, hinaan, tekanan, dan
fitnah, dengan maksud mendehumanisasi orang lain dapat disebut telah
melakukan tindak kekerasan dalam bentuk lain.
Pelakunya tidak hanya siswa/mahasiswa senior, tapi kita sebagai
orangtua (guru, dosen, pejabat, pemuka agama, elite politik, dan
lain-lain) dapat melakukan bullying terhadap orang lain.
Tindakan bullying sudah menjadi keseharian dalam lembaga pendidikan di
Tanah Air, mulai dari tingkat TK/SD hingga universitas. Korbannya
tidak lagi hanya siswa yang gantung diri karena sering diejek temannya
sebagai anak tukang bubur. Korban lain adalah siswa SLTP yang
meninggal beberapa waktu lalu di Semarang karena penyakit jantungnya
kambuh tiba-tiba saat mengikuti ujian nasional (UN) 2007.
Beban depresi berat bisa dialami peserta UN karena berada di bawah
tekanan dari pernyataan pemerintah mengenai UN sebagai penentu kelulusan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah menanggapi kritik yang mempersoalkan
kebijakan pemerintah mengenai UN sebagai penentu kelulusan. Wakil
Presiden mengatakan, dunia pendidikan tak ubahnya seperti produk
pakaian jadi. Konsumen tidak mempersoalkan bagaimana proses pembuatan
pakaian itu. Yang penting apakah setelah jadi, baju tersebut bagus
atau jelek.
Semangat mengutamakan produk akhir dalam tujuan pendidikan kini kian
mengental dengan terselenggaranya UN 2007—dengan sejumlah kecurangan
yang terjadi—sebagai penentu kelulusan dan masuknya bimbingan tes ke
sekolah lewat tender dengan alasan untuk mengatasi kepanikan siswa
dalam menghadapi UN.
Itu artinya, proses yang membunuh pendidikan tetap berlangsung tanpa
bisa dihentikan karena UN telah berhasil mereduksi esensi dari makna
belajar.
Dunia pendidikan kini berduka. Praktik pendidikan diperlakukan tak
ubahnya seperti dunia persilatan yang mengutamakan otot dan dunia
perdagangan yang mementingkan produk akhir yang bernilai ekonomis.
Bagaimana produk itu dibuat seolah bukan urusan pejabat yang berwenang.
Pada masa datang, proses pendidikan di sekolah tidak lagi semata
pemintaran intelektual (kognisi), tetapi patut diarahkan juga kepada
pembentukan karakter (afeksi) yang menetaskan manusia berbudi pekerti
yang mencerminkan pribadi dengan integritas moral yang tinggi guna
melahirkan pemikir untuk menakhodai biduk bangsa ini.
Posman Sibuea Lektor Kepala di Unika St Thomas, Medan
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0705/21/humaniora/3541526.htm
Belakangan ini muncul beragam kritik terhadap praktik pendidikan di
Indonesia. Salah satunya adalah proses pembelajaran yang berlangsung
hanya sekadar mengejar target pencapaian kurikulum. Hal ini telah
berlangsung lama dan menjadi proses yang membunuh pendidikan.
Fenomena ini menjadi topik diskusi aktual dalam rangkaian peringatan
Hari Pendidikan Nasional tahun ini untuk mengingatkan pendidikan di
Indonesia dibayang-bayangi perapuhan nilai.
Ketika proses pendidikan diarahkan semata mengejar pencapaian tujuan
kurikulum, institusi sekolah telah diposisikan sekadar pabrik yang
membidani lahirnya tukang yang ahli pada bidang tertentu. Perakitan
produk akhir demikian bermuara kepada proses matinya pendidikan.
Secara perlahan tapi pasti, sekolah direduksi menjadi semacam arena
pendidikan dan latihan (diklat) untuk mengondisikan lulusan siap pakai.
Bahwa sekolah mempersiapkan alumninya ke pasar kerja, jelas hal
penting. Namun, dalam tataran kebudayaan, tujuan ini tidak seluruhnya
benar karena lembaga pendidikan tidak semata pusat pemintaran intelektual.
Secara pedagogis adalah sesat jika keberhasilan kognitif terlalu
didewa-dewakan sebagai alat representasi prestasi siswa di sekolah dan
memarjinalisasi sistem pendidikan nilai yang berkaitan dengan budi
pekerti.
Semakin kabur
Revitalisasi pendidikan nilai yang dapat membentuk budi pekerti kian
penting dimaknai ketika dalam kehidupan masyarakat makin kabur
kriteria moral yang dapat digunakan sebagai acuan untuk berperilaku.
Ketika di sekolah terjadi penganiayaan fisik, lembaga pendidikan yang
menaburkan benih-benih demokratisasi ini bukan lagi tempat yang steril
dari segala macam bentuk kekerasan.
Kasus kekerasan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang
menewaskan praja Cliff Muntu dan penembakan di Virginia Tech
University, Amerika Serikat, yang menewaskan 33 orang—salah satunya
warga negara Indonesia, Partahi Mamora H Lumbantoruan— merupakan
serpihan contoh yang menyadarkan bahwa kekerasan kerap berulang di
sekolah.
Tak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara adikuasa seperti Amerika
Serikat yang mengedepankan kepentingan hak asasi manusia.
Kasus kekerasan fisik di IPDN amat memprihatinkan sebab terjadi di
lingkungan pendidikan tinggi, yang seharusnya menjadi tempat belajar
yang jauh dari tindak kekerasan.
Ironisnya, pendidikan yang diwarnai dengan tendangan bebas ke dada
mahasiswa dan pukulan bertubi-tubi mematikan ke ulu hati terjadi di
sekolah yang justru diadakan untuk menggodok para pemimpin bangsa di
masa datang.
Pertanyaannya, calon pemimpin seperti apa yang bisa diharapkan menetas
dari lembaga pendidikan yang mengedepankan otot ketimbang otak itu?
Kekerasan di dunia pendidikan tidak pernah surut. Benih kekerasan yang
disemaikan dalam media perpeloncoan, misalnya, terus diwariskan kepada
generasi berikutnya dan menjadi awan gelap yang menutupi pancaran
sinar pencerahan pendidikan nilai.
Meski perpeloncoan sudah dihapus sejak tahun 1995, kegiatan ini masih
terus bergulir seperti bola salju di sejumlah kampus untuk menumbuhkan
disiplin bagi mahasiswa baru.
Ada dugaan, perpeloncoan yang dikemas dalam bingkai pendidikan ala
militer yang bias acap menjadi pembenaran bagi senior untuk menindas
mahasiswa baru. Perpeloncoan dengan hukuman fisik bukan lagi situasi
yang insidentil yang dilakukan antara senior dan yunior, tetapi sudah
berubah menjadi suatu situasi massal yang sistematis dan terorganisasi
secara rapi.
Ujian nasional
Proses yang membunuh pendidikan, pemaknaannya terus bergerak melewati
ruang kekerasan fisik untuk menukik masuk ke dalam sistem kekerasan
bentuk lain.
Perilaku agresif untuk menekan atau menyerang dengan kata-kata
(bullying), seperti ejekan untuk mempermalukan, hinaan, tekanan, dan
fitnah, dengan maksud mendehumanisasi orang lain dapat disebut telah
melakukan tindak kekerasan dalam bentuk lain.
Pelakunya tidak hanya siswa/mahasiswa senior, tapi kita sebagai
orangtua (guru, dosen, pejabat, pemuka agama, elite politik, dan
lain-lain) dapat melakukan bullying terhadap orang lain.
Tindakan bullying sudah menjadi keseharian dalam lembaga pendidikan di
Tanah Air, mulai dari tingkat TK/SD hingga universitas. Korbannya
tidak lagi hanya siswa yang gantung diri karena sering diejek temannya
sebagai anak tukang bubur. Korban lain adalah siswa SLTP yang
meninggal beberapa waktu lalu di Semarang karena penyakit jantungnya
kambuh tiba-tiba saat mengikuti ujian nasional (UN) 2007.
Beban depresi berat bisa dialami peserta UN karena berada di bawah
tekanan dari pernyataan pemerintah mengenai UN sebagai penentu kelulusan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah menanggapi kritik yang mempersoalkan
kebijakan pemerintah mengenai UN sebagai penentu kelulusan. Wakil
Presiden mengatakan, dunia pendidikan tak ubahnya seperti produk
pakaian jadi. Konsumen tidak mempersoalkan bagaimana proses pembuatan
pakaian itu. Yang penting apakah setelah jadi, baju tersebut bagus
atau jelek.
Semangat mengutamakan produk akhir dalam tujuan pendidikan kini kian
mengental dengan terselenggaranya UN 2007—dengan sejumlah kecurangan
yang terjadi—sebagai penentu kelulusan dan masuknya bimbingan tes ke
sekolah lewat tender dengan alasan untuk mengatasi kepanikan siswa
dalam menghadapi UN.
Itu artinya, proses yang membunuh pendidikan tetap berlangsung tanpa
bisa dihentikan karena UN telah berhasil mereduksi esensi dari makna
belajar.
Dunia pendidikan kini berduka. Praktik pendidikan diperlakukan tak
ubahnya seperti dunia persilatan yang mengutamakan otot dan dunia
perdagangan yang mementingkan produk akhir yang bernilai ekonomis.
Bagaimana produk itu dibuat seolah bukan urusan pejabat yang berwenang.
Pada masa datang, proses pendidikan di sekolah tidak lagi semata
pemintaran intelektual (kognisi), tetapi patut diarahkan juga kepada
pembentukan karakter (afeksi) yang menetaskan manusia berbudi pekerti
yang mencerminkan pribadi dengan integritas moral yang tinggi guna
melahirkan pemikir untuk menakhodai biduk bangsa ini.
Posman Sibuea Lektor Kepala di Unika St Thomas, Medan
Beasiswa Pasca Sarjana King Saudi University
*Press Release KBRI Riyadh *
*KESEMPATAN BEASISWA BAGI PARA MAHASISWA INDONESIA UNTUK KULIAH PROGRAM S2 DAN S3 DI KING SAUD UNIVERSITY, RIYADH, SAUDI ARABIA*
Duta Besar RI untuk Kerajaan Saudi Arabia , Dr. Salim Segaaf Al-Jufrie, MA bersama Atase Dikbud, Juhdi Syarif, pada hari Minggu, 29 April 2007 telah melakukan pertemuan dengan Rektor King Saud University (KSU), di Riyadh. Dalam pertemuan tersebut, Rektor KSU, Dr. Abdullah Bin Abdurrahamn Bin Abdullaah Al-Uthman menginformasikan bahwa KSU yang merupakan universitas tertua di Saudi Arabia, mulai tahun ajaran 2007 membuka peluang kerjasama dengan Indonesia dalam bidang sains dan teknologi pada program pendidikan pasca sarjana.
Ditegaskan lebih lanjut bahwa dari sekitar 300 beasiswa yang tersedia setiap tahun di KSU, 10% nya akan diberikan untuk mahasiswa Indonesia . Beasiswa tersebut disediakan untuk 20 orang mahasiswa program S2 dan 10 orang mahasiswa program S3. Kuliah disampaikan dengan pengantar bahasa Inggris. Selain itu, mahasiswa juga diminta untuk menjadi asisten peneliti.
Kerjasama lain yang ditawarkan KSU adalah program pertukaran dosen.
Bidang-bidang studi yang ditawarkan meliputi : Food Sciences & Agriculture; Pharmacy; Physics; Botany; Microbiology; Zoology; Mathematics; Chemistry; Statistics; Operational Research; Computer and Information Sciences; Nursing; Society Health Science; Electrical Engineering; Civil Engineering; Chemical Engineering; Mechanical Engineering; dan Petroleum Engineering.
Fasilitas yang diperoleh adalah asrama, uang beasiswa 2.500 Saudi Riyal (sekitar US$ 650) per bulan.
Beberapa persyaratan untuk mendapatkan beasiswa tersebut adalah :
1. TOEFL minimal score 550
2. Ijazah terakhir dan transktip nilai
3. Laporan Kesehatan dari Dokter
4. Surat Kelakuan Baik
Semua berkas diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan disahkan oleh penerjemah tersumpah.
Berkas-berkas tersebut dikirimkan ke KBRI Riyadh: Indonesian Embassy c/o
Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Riyadh, PO Box 94343 Riyadh 11693 ,
Kingdom of Saudi Arabia . Tel +966 1 4880028, Fax +966 1 4883866,
selambat-lambatnya diterima KBRI pada 30 Juni 2007.
Informasi lebih lanjut mengenai beasiswa KSU dapat diakses di website KSU http://www.ksu. edu.sa
*KESEMPATAN BEASISWA BAGI PARA MAHASISWA INDONESIA UNTUK KULIAH PROGRAM S2 DAN S3 DI KING SAUD UNIVERSITY, RIYADH, SAUDI ARABIA*
Duta Besar RI untuk Kerajaan Saudi Arabia , Dr. Salim Segaaf Al-Jufrie, MA bersama Atase Dikbud, Juhdi Syarif, pada hari Minggu, 29 April 2007 telah melakukan pertemuan dengan Rektor King Saud University (KSU), di Riyadh. Dalam pertemuan tersebut, Rektor KSU, Dr. Abdullah Bin Abdurrahamn Bin Abdullaah Al-Uthman menginformasikan bahwa KSU yang merupakan universitas tertua di Saudi Arabia, mulai tahun ajaran 2007 membuka peluang kerjasama dengan Indonesia dalam bidang sains dan teknologi pada program pendidikan pasca sarjana.
Ditegaskan lebih lanjut bahwa dari sekitar 300 beasiswa yang tersedia setiap tahun di KSU, 10% nya akan diberikan untuk mahasiswa Indonesia . Beasiswa tersebut disediakan untuk 20 orang mahasiswa program S2 dan 10 orang mahasiswa program S3. Kuliah disampaikan dengan pengantar bahasa Inggris. Selain itu, mahasiswa juga diminta untuk menjadi asisten peneliti.
Kerjasama lain yang ditawarkan KSU adalah program pertukaran dosen.
Bidang-bidang studi yang ditawarkan meliputi : Food Sciences & Agriculture; Pharmacy; Physics; Botany; Microbiology; Zoology; Mathematics; Chemistry; Statistics; Operational Research; Computer and Information Sciences; Nursing; Society Health Science; Electrical Engineering; Civil Engineering; Chemical Engineering; Mechanical Engineering; dan Petroleum Engineering.
Fasilitas yang diperoleh adalah asrama, uang beasiswa 2.500 Saudi Riyal (sekitar US$ 650) per bulan.
Beberapa persyaratan untuk mendapatkan beasiswa tersebut adalah :
1. TOEFL minimal score 550
2. Ijazah terakhir dan transktip nilai
3. Laporan Kesehatan dari Dokter
4. Surat Kelakuan Baik
Semua berkas diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan disahkan oleh penerjemah tersumpah.
Berkas-berkas tersebut dikirimkan ke KBRI Riyadh: Indonesian Embassy c/o
Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Riyadh, PO Box 94343 Riyadh 11693 ,
Kingdom of Saudi Arabia . Tel +966 1 4880028, Fax +966 1 4883866,
selambat-lambatnya diterima KBRI pada 30 Juni 2007.
Informasi lebih lanjut mengenai beasiswa KSU dapat diakses di website KSU http://www.ksu. edu.sa
Pendidikan untuk Perempuan
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/24/humaniora/3553345.htm
Jakarta, Kompas - Agar perempuan lebih memperjuangkan hak-haknya,
pendidikan bagi mereka perlu diupayakan seluas- luasnya dan
ditingkatkan jenjangnya. Saat ini, perempuan masih perlu terus
berjuang secara bersama-sama untuk mengatasi persoalan-persoalan
akibat belum dipahaminya kesetaraan jender dalam kehidupan
bermasyarakat dan berbangsa.
Demikian isu yang mengemuka dalam diskusi dan peluncuran buku Kongres
Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang yang digelar Yayasan Obor bekerja
sama dengan KITLV—lembaga ilmiah di bidang humaniora dan ilmu sosial
yang berpusat di Belanda—di Jakarta, Selasa (22/5).
Monique Soesman, editor buku Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang
edisi bahasa Indonesia, mengatakan bahwa dalam keluarga
tradisional—yang masih merupakan mayoritas penduduk
Indonesia—perempuan adalah pendidik utama. Bagaimana perempuan bisa
mendidik anaknya kalau dia sendiri tidak menikmati pendidikan yang
dapat meluaskan alam pikirannya.
"Masalah pendidikan perempuan ini sudah menjadi perhatian khusus dalam
Kongres Perempuan Pertama," kata Monique.
Bagi Sinta Nuriyah A Wahid, tantangan untuk memperjuangkan harkat dan
martabat kaum perempuan tidak semata-mata "perang" melawan hegemoni
budaya, tetapi juga perjuangan menumbuhkan kesejahteraan ekonomi kaum
perempuan. Sinta juga menyoroti adanya sikap kaum perempuan itu
sendiri yang menghambat perjuangan hak- hak kaum perempuan secara
umum, semisal mau dipoligami karena hendak memperoleh sesuatu secara
cepat.
Atashendartini Habsjah, dosen Kajian Perempuan di Universitas
Indonesia, mengatakan bahwa perjuangan perempuan untuk mendapatkan
hak-haknya harus menjadi kenyataan sehingga perempuan tidak lagi
tertindas. Kesempatan bagi perempuan untuk berkarya dalam semua bidang
harus secepatnya diwujudkan sehingga perempuan tidak terkungkung dalam
kemiskinan dan kebodohan. (ELN)
Jakarta, Kompas - Agar perempuan lebih memperjuangkan hak-haknya,
pendidikan bagi mereka perlu diupayakan seluas- luasnya dan
ditingkatkan jenjangnya. Saat ini, perempuan masih perlu terus
berjuang secara bersama-sama untuk mengatasi persoalan-persoalan
akibat belum dipahaminya kesetaraan jender dalam kehidupan
bermasyarakat dan berbangsa.
Demikian isu yang mengemuka dalam diskusi dan peluncuran buku Kongres
Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang yang digelar Yayasan Obor bekerja
sama dengan KITLV—lembaga ilmiah di bidang humaniora dan ilmu sosial
yang berpusat di Belanda—di Jakarta, Selasa (22/5).
Monique Soesman, editor buku Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang
edisi bahasa Indonesia, mengatakan bahwa dalam keluarga
tradisional—yang masih merupakan mayoritas penduduk
Indonesia—perempuan adalah pendidik utama. Bagaimana perempuan bisa
mendidik anaknya kalau dia sendiri tidak menikmati pendidikan yang
dapat meluaskan alam pikirannya.
"Masalah pendidikan perempuan ini sudah menjadi perhatian khusus dalam
Kongres Perempuan Pertama," kata Monique.
Bagi Sinta Nuriyah A Wahid, tantangan untuk memperjuangkan harkat dan
martabat kaum perempuan tidak semata-mata "perang" melawan hegemoni
budaya, tetapi juga perjuangan menumbuhkan kesejahteraan ekonomi kaum
perempuan. Sinta juga menyoroti adanya sikap kaum perempuan itu
sendiri yang menghambat perjuangan hak- hak kaum perempuan secara
umum, semisal mau dipoligami karena hendak memperoleh sesuatu secara
cepat.
Atashendartini Habsjah, dosen Kajian Perempuan di Universitas
Indonesia, mengatakan bahwa perjuangan perempuan untuk mendapatkan
hak-haknya harus menjadi kenyataan sehingga perempuan tidak lagi
tertindas. Kesempatan bagi perempuan untuk berkarya dalam semua bidang
harus secepatnya diwujudkan sehingga perempuan tidak terkungkung dalam
kemiskinan dan kebodohan. (ELN)
UNESCO mendukung program "Pendidikan Untuk Semua" dengan menyelenggarakan Pekan Aksi Global
Jakarta, 24 Mei 2007 - Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional
(Hardiknas) yang jatuh di bulan ini, Pemerintah Republik Indonesia
melalui Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) giat mengkampanyekan
program berskala nasional bertajuk "Pendidikan Untuk Semua". Tema yang
diangkat adalah "Dengan Semangat Hardiknas Kita Sukseskan Pendidikan
Bermutu Untuk Semua". Pencanangan program ini untuk memperingati hari
jadi Forum Pendidikan Dunia yang digelar di Dakar (Senegal) pada April
2000. Di Indonesia, pada 23-29 April 2007 lalu, beberapa organisasi
masyarakat ikut memperingatinya dalam wujud
"Pekan Aksi Global Pendidikan (Global Campaign for Education). Salah
satu diantaranya adalah UNESCO melalui kemitraan dengan Yayasan Inklusi
dan Pendidikan Non-Diskriminasi (IDPN Indonesia).
"Inti dari program Pendidikan Untuk Semua (PUS) - Education For All
(EFA) - adalah kesiapan pemerintah dan para pemangku (stakeholders)
untuk berkomitmen bersama guna mencapai enam tujuan PUS pada 2015,"
tutur Sylvia Djawahir, Direktur IDPN Indonesia. "Kami melakukan aksi
konkret agar pada akhir 2008 semua anak dapat bersekolah, belajar dan
mengembangkan potensi mereka secara optimal tanpa memandang kemampuan,
kecacatan, jender, kesehatan dan status HIV serta latar belakang
ekonomi-sosial, etnis, agama dan bahasa," jelas Sylvia.
Sejumlah acara telah diselenggarakan IDPN Indonesia untuk meningkatkan
dukungan publik demi tercapainya enam tujuan PUS dalam memperluas
kepedulian pendidikan anak dini usia, pembebasan biaya dan wajib
belajar untuk semua, mendukung pembelajaran dan keterampilan bagi
pemuda dan dewasa, meningkatkan angka melek aksara pada orang dewasa
menjadi 50%, mencapai kesamaan jender pada 2005 dan kesetaraan jender
pada 2015, serta meningkatkan kualitas pendidikan. Dikoordinasi oleh
Kampanye Global untuk Pendidikan (GCE) dan UNESCO, Pekan PUS tahun ini
secara global bertema “Hak untuk Pendidikan”.
Lebih lanjut Sylvia menjelaskan bahwa sebuah pendidikan dasar adalah
hak mutlak bagi setiap orang, hak waris bagi setiap anak dan terbentuk
sendiri pada akhirnya. Bagaimanapun, pendidikan adalah sebuah tujuan
akhir: perlu diyakinkan bahwa semua orang dapat hidup dengan cara yang
layak dan berpartisipasi secara aktif di masyarakat. Manusia juga
dapat menggunakan seluruh hak-haknya seperti tercantum dalam Pernyataan
PBB tentang Hak Asasi Manusia. Sayangnya seringkali ada jarak antara
penggunaan kata “hak” dan “tujuan pembangunan”, yang sering dianggap
lebih penting dalam memaknai program-program pemerintah.
Walau banyak konvensi, kesepakatan dan undang-undang, lebih dari 4 juta
anak berusia sekolah dasar dan menengah masih tidak bersekolah di
Indonesia. Beberapa anak tidak pernah masuk sekolah, yang lainnya putus
sekolah atau terpaksa keluar sekolah. Sering kali ini terjadi tanpa
disadari oleh masyarakat, sekolah dan otoritas pendidikan akan tanggung
jawab hukum mereka untuk memberikan pendidikan berkualitas untuk SEMUA
anak tanpa memandang kemampuan atau kecacatan, latar belakang agama
atau etnis, budaya, ekonomi, status sosial, atau status HIV.
Tujuan Pendidikan untuk Semua, yang dikuatkan dalam Forum Pendidikan
Dunia yang digelar di Dakar pada 2000, tidaklah biasa dalam pengakuan
tentang hak pendidikan: "Semua anak, pemuda dan orang dewasa mempunyai
hak untuk mendapatkan manfaat dari pendidikan yang akan memenuhi
kebutuhan dasar mereka pada pembelajaran. Kemudian memastikan bahwa
pada 2015 semua anak memiliki akses dan sebebasnya menyelesaikan
pendidikan dasar yang berkualitas."
"Tahun 2007 adalah tahun penting sebagai titik tengah menuju
tercapainya tujuan PUS. Saatnya sudah habis untuk mencapai hal ini.
Untuk itu adalah penting mengambil langkah segera dalam mencapai hak
pendidikan. Daripada menjadi sebuah angan-angan, hak pendidikan perlu
menjadi sebuah kenyataan – dan tujuan PUS memberi kita batas waktu,"
ungkap Sylvia Djawahir.
Ia menambahkan, bahwa fokus pendidikan sebagai Hak Asasi mengawali
kampanye dalam mendukung seluruh agenda Pendidikan untuk Semua. Banyak
kalangan pemerintah terdorong untuk membuat pilihan antara menanamkan
satu bagian dari PUS atau keseluruhannya. Tetapi hak pendidikan tidak
dapat ditukar dengan hal lain. Orang dewasa dan anak-anak pra-sekolah
memiliki hak yang sama pada pendidikan seperti anak SD. Pendekatan
berbasis Hak Asasi berarti kita perlu melihat 6 tujuan secara holistik
atau sebagai mata rantai – daripada mengambilnya satu persatu secara
terpisah.
Mengantarkan 6 tujuan PUS ini bukanlah tindakan sukarela bagi
pemerintah – tetapi lebih kepada menjadi tanggung jawab pemerintah
untuk memberikan hak pendidikan kepada setiap warga negaranya. Jika
pemerintah gagal, bukan hanya mereka kehilangan tujuan global yang
telah disepakati – lebih kepada pelanggaran hak asasi yang harus
dipertanggungjawabkan. Memfokuskan pada “hak” seharusnya memberi kita
semangat dan tujuan.
"Pemikiran masyarakat akan menciptakan mata rantai pernyataan dan
pertanggungjawaban dari lokal sampai nasional bahkan ke tingkat
regional dan internasional sehingga pemimpin dunia adalah sebagai
masyarakat tertinggi yang mengawasi rantai tersebut. "Mata rantai ini
secara fisik dan simbolis untuk mendorong realisasi PUS dapat membumi
dan permasalahan apa saja yang akan mengganggu terhadap hak mendapat
pendidikan," ujar Sylvia.
Untuk keterangan lebih lanjut silakan hubungi:
Sylvia Djawahir
IDPN Indonesia
Tel: (021)728-00355
Fax: (021)720-3466
HP: 0816 1861860
E-mail: yayasan.idpn@gmail.com
Tom Weaver
Education Unit, UNESCO Jakarta
Telp: (021) 724-3956 ext. 831
HP: 0813-98204866
http://www.unesco.or.id
http://www.campaignforeducation.org/joinup/index.php
Bergabunglah dalam Membangun Pendidikan - Wujudkan Hak-mu Saat Ini Juga
==================================================
LEMBAR DATA
Seluruh sekolah di Indonesia harus secara fisik, sosial dan keuangan
dapat diakses oleh semua anak. Perhatian dan usaha khusus harus
diberikan untuk memastikan akses bagi anak-anak yang diabaikan dari
sekolah demikian pula bagi anak-anak yang rawan terhadap marjinalisasi
dan pemisahan. Oleh karena itu kita harus secara proaktif mencari anak
yang hidup dengan atau terinfeksi oleh HIV, anak dari keluarga
berpenghasilan rendah dan dari etnik, bahasa dan agama minoritas serta
anak cacat dan anak yang memiliki kebutuhan pembelajaran khusus lainnya
serta memastikan bahwa anak ini dapat bermain dan belajar bersama
dengan yang lain - Pernyataan UNESCO Jakarta, 2006
Pendidikan untuk Semua – Organisasi Pemerintah dan Non Pemerintah harus
berkoordinasi usaha mereka dan bekerja sama untuk memperbaiki kualitas
pendidikan untuk SEMUA dengan mewajibkan semua sekolah menerima dan
mendaftar SEMUA anak dalam lingkup sekolah mereka – Memberi kebebasan
kepada orang tua untuk memilih sekolah bagi anak mereka, tetapi
menghapus hak sekolah untuk memilih anak mana yang dapat menjadi murid
mereka – Pernyataan IDP Norway, 2007
Berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh IDPN Indonesia
Pekan Aksi Global Pendidikan untuk Semua
UNESCO Jakarta melalui Yayasan IDPN Indonesia dan mitra organisasi
Bandung Independent Living Centre [BILiC] bersama Tim Implementasi
untuk Pendidikan Inklusif dari Jawa Timur dan Jawa Barat membantu
beberapa aktivitas dalam “ Pekan Aksi Global - Pendidikan Untuk Semua”
dari tanggal 23 s.d. 29 April 2007. Seluruh kegiatan direncanakan dan
dilaksanakan dalam kerjasama yang erat dengan Dinas Pendidikan
setempat.
Di Musi Banyuasin, Sumatra Selatan pejabat Dinas Pendidikan dan
Legislator bertemu dan berdiskusi tentang pendidikan anak dini usia
serta penyediaan wajib belajar pendidikan dasar untuk semua. Pada saat
yang bersamaan anak sekolah dasar berkesempatan untuk menyuarakan
pandangan mereka tentang sekolah dan pengalaman belajar. Kegiatan ini
akan dimulai pada 23 dan 24 April 2007.
Dari 25 s.d. 27 April 2007 sebuah seminar dan diskusi diselenggarakan
di Malang, Jawa Timur. Pesertanya adalah pejabat dari dinas pendidikan
termasuk kepala sekolah dan guru-guru. Tema dari seminar tersebut
adalah “Memperbaiki Kualitas Pendidikan melalui Pengembangan Inklusif
dan Sistem Ramah Anak serta Wajib Belajar Pendidikan Untuk Semua”
Pejabat dinas pendidikan tingkat propinsi, anak, orang tua, guru dan
dosen dari Universitas Nusa Cendana bertemu dan berdiskusi tentang cara
untuk mencapai tujuan Pendidikan Untuk Semua di Kupang, Nusa Tenggara
Timur pada tanggal 27 dan 28 April 2007 yang difasilitasi oleh BILiC
[Bandung Independet Living Centre].
Semua anak mempunyai hak untuk pendidikan berkualitas. Walaupun, hari
ini lebih dari 4.5 juta anak di Indonesia masih tidak bersekolah.
Jutaan lainnya di sekolah tetapi tidak dapat belajar secara optimal.
Presiden telah menetapkan target wajar dikdas 9 tahun untuk semua
sampai tahun 2008. Dapatkah kita mencapai tujuan ini tepat waktu atau
kita puas dengan kondisi pendidikan untuk HAMPIR semua saat ini?
Kita TIDAK boleh puas dengan Pendidikan untuk HAMPIR semua. Kita harus
menjamin SEMUA anak dapat bersekolah, belajar dan mengembangkan
kemampuan terbaik mereka – Kita punya sumber, kita punya pengetahuan –
Semua yang kita perlukan adalah kemauan bersama untuk menjadi
kenyataan.
Waktu kita hanya 17 bulan sampai akhir 2008 untuk membicarakan apa yang
harus kita lakukan untuk mencapai tujuan wajar dikdas 9 tahun UNESCO
Jakarta dan IDPN Indonesia [Yayasan Inklusi Dan Pendidikan
Non-diskriminasi] bersama dengan pemerintah dan mitra non-pemerintah
mengadakan rangkaian kegiatan di Sumatera Selatan, Jawa Timur dan Nusa
Tenggara Timur. Kegiatan Pendidikan untuk Semua – Pekan Aksi Global
dilaksanakan pada akhir April dan mereka menekankan pada aksi kebutuhan
yang kongkrit dan praktis:
Kabupaten Musi Banyuasin [Sumatra Selatan]
Perwakilan dari IDPN Indonesia dan ICRAIS [Indonesian Child-Rights
Advocacy and Inclusion Studies] bertemu dengan DPRD, Bappeda, Dinas
Pendidikan Kabupaten serta Kepala Sekolah dan Guru untuk mendiskusikan
bagaimana menjamin semua anak di Musi Banyuasin mempunyai akses untuk
pendidikan berkualitas. Sebagai tambahan dari tujuan wajar dikdas 9
tahun tersebut Musi Banyuasin saat ini telah memutuskan untuk
membebaskan biaya dan wajib belajar 12 tahun untuk semua. Mereka akan
menghubungkan program pendidikan dengan layanan kesehatan, sosial dan
kesejahteraan – satu dari upaya ini adalah membebaskan biaya kesehatan
untuk semua. Musi Banyuasin tetap menghadapi tantangan untuk mencapai
tujuan mereka tetapi dengan komitmen, dedikasi dan pendekatan praktis
dalam perencanaan dan pelaksanaan kami percaya bahwa mereka akan meraih
sukses tepat pada tahun 2008.
Kota dan Kabupaten Malang [Jawa Timur]
Kepala sekolah dan guru di Jawa Timur membentuk asosiasi untuk
mempromosikan pendidikan inklusif dan ramah anak di Jawa Timur. Untuk
mendukung inisiatif UNESCO Jakarta, IDPN Indonesia dan Tim PokJa
[Kelompok Kerja] Pendidikan Inklusif Jawa mengadakan sebuah lokakarya
dan round-table discussion di Malang.
Para peserta membuat Rekomendasi untuk Pemerintah Nasional, Propinsi
dan Kabupaten sebagai berikut:
1. Diperlukan sosialisasi yang menyeluruh tentang Pendidikan untuk
Semua keseluruh lapisan masyarakat;
2. Tersedianya tenaga pendidik dan tenaga pendukung dalam pendidikan
inklusi yang memadai
3. Tersedianya materi dan prasarana seperti komputer dan printer
Braille, buku bahasa isyarat dll untuk mendukung anak berkebutuhan
khusus
4. Model evaluasi dan sertifikasi yang menekankan kemampuan anak –
bukan kecacatan mereka – harus disediakan; dan
5. Dukungan birokrasi pada keuangan dan teknis dalam sekolah inklusi
Ini satu dari sekian banyak inisiatif masyarakat yang ditemukan
diseluruh Indonesia yang mempromosikan hak SEMUA anak untuk pendidikan
berkualitas di komunitas mereka – Memberikan suara dan mendukung
inisiatif ini akan membantu Indonesia dalam mencapai tujuan pendidikan
untuk semua.
Kupang, NTT
Kebanyakan anak tunadaksa di Nusa Tenggara Timur tidak mendapat akses
ke sekolah. Dalam upaya penekanan persoalan segregasi dan diskriminasi
di sistem sekolah UNESCO Jakarta, IDPN Indonesia dan BILiC [Bandung
Independent Living Centre] mengadakan kegiatan interaksi dan bergembira
bersama anak dengan dan tanpa kebutuhan khusus. Tujuannya untuk
memperlihatkan anak berkebutuhan khusus dan meningkatkan kepedulian
pentingnya bahwa SEMUA anak dapat pergi ke sekolah, bermain dan tumbuh
bersama. Anak-anak membuat pernyataan dan melukis diatas spanduk
sepanjang 15 meter. Mereka memutuskan apa yang mereka gambar dan tulis
tanpa ada campur tangan dewasa. Melalui aktivitas ini mereka belajar
bekerja dan bicara bersama lainnya – segera setelah melukis dan menulis
bersama dimulai mereka tidak peduli apakah mereka berkebutuhan khusus
atau tidak.
Kegembiraan mereka bertambah pada saat jajaran dinas
pendidikan, orangtua dan dosen yang baru selesai round-table discussion
tentang Intervensi, Kesehatan dan Pendidikan Dini, [salah satu syarat
suksesnya PUS] memutuskan untuk bergabung bersama anak-anak diakhir
acara. Kegiatan ini didukung oleh Dinas Pendidikan Propinsi dan
Universitas Nusa Cendana [UNDANA]. Yang pada puncaknya UNDANA
berkomitmen untuk bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Propinsi untuk
mempromosikan PUS dalam program studi pendidikan guru dan di masyarakat
untuk meningkatkan kepedulian PUS.
Kegiatan ini adalah beberapa program yang dilaksanakan dalam rangka
Pekan Aksi Global – PUS dan Hardiknas. Aksi konkrit dan praktis harus
mengikuti agar SEMUA anak pada akhir 2008 dapat bersekolah, belajar dan
mengembangkan potensi mereka secara optimal tanpa memandang kemampuan,
kecacatan, gender, kesehatan dan status HIV serta latar belakang
ekonomi-sosial, etnis, agama dan bahasa.
(Hardiknas) yang jatuh di bulan ini, Pemerintah Republik Indonesia
melalui Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) giat mengkampanyekan
program berskala nasional bertajuk "Pendidikan Untuk Semua". Tema yang
diangkat adalah "Dengan Semangat Hardiknas Kita Sukseskan Pendidikan
Bermutu Untuk Semua". Pencanangan program ini untuk memperingati hari
jadi Forum Pendidikan Dunia yang digelar di Dakar (Senegal) pada April
2000. Di Indonesia, pada 23-29 April 2007 lalu, beberapa organisasi
masyarakat ikut memperingatinya dalam wujud
"Pekan Aksi Global Pendidikan (Global Campaign for Education). Salah
satu diantaranya adalah UNESCO melalui kemitraan dengan Yayasan Inklusi
dan Pendidikan Non-Diskriminasi (IDPN Indonesia).
"Inti dari program Pendidikan Untuk Semua (PUS) - Education For All
(EFA) - adalah kesiapan pemerintah dan para pemangku (stakeholders)
untuk berkomitmen bersama guna mencapai enam tujuan PUS pada 2015,"
tutur Sylvia Djawahir, Direktur IDPN Indonesia. "Kami melakukan aksi
konkret agar pada akhir 2008 semua anak dapat bersekolah, belajar dan
mengembangkan potensi mereka secara optimal tanpa memandang kemampuan,
kecacatan, jender, kesehatan dan status HIV serta latar belakang
ekonomi-sosial, etnis, agama dan bahasa," jelas Sylvia.
Sejumlah acara telah diselenggarakan IDPN Indonesia untuk meningkatkan
dukungan publik demi tercapainya enam tujuan PUS dalam memperluas
kepedulian pendidikan anak dini usia, pembebasan biaya dan wajib
belajar untuk semua, mendukung pembelajaran dan keterampilan bagi
pemuda dan dewasa, meningkatkan angka melek aksara pada orang dewasa
menjadi 50%, mencapai kesamaan jender pada 2005 dan kesetaraan jender
pada 2015, serta meningkatkan kualitas pendidikan. Dikoordinasi oleh
Kampanye Global untuk Pendidikan (GCE) dan UNESCO, Pekan PUS tahun ini
secara global bertema “Hak untuk Pendidikan”.
Lebih lanjut Sylvia menjelaskan bahwa sebuah pendidikan dasar adalah
hak mutlak bagi setiap orang, hak waris bagi setiap anak dan terbentuk
sendiri pada akhirnya. Bagaimanapun, pendidikan adalah sebuah tujuan
akhir: perlu diyakinkan bahwa semua orang dapat hidup dengan cara yang
layak dan berpartisipasi secara aktif di masyarakat. Manusia juga
dapat menggunakan seluruh hak-haknya seperti tercantum dalam Pernyataan
PBB tentang Hak Asasi Manusia. Sayangnya seringkali ada jarak antara
penggunaan kata “hak” dan “tujuan pembangunan”, yang sering dianggap
lebih penting dalam memaknai program-program pemerintah.
Walau banyak konvensi, kesepakatan dan undang-undang, lebih dari 4 juta
anak berusia sekolah dasar dan menengah masih tidak bersekolah di
Indonesia. Beberapa anak tidak pernah masuk sekolah, yang lainnya putus
sekolah atau terpaksa keluar sekolah. Sering kali ini terjadi tanpa
disadari oleh masyarakat, sekolah dan otoritas pendidikan akan tanggung
jawab hukum mereka untuk memberikan pendidikan berkualitas untuk SEMUA
anak tanpa memandang kemampuan atau kecacatan, latar belakang agama
atau etnis, budaya, ekonomi, status sosial, atau status HIV.
Tujuan Pendidikan untuk Semua, yang dikuatkan dalam Forum Pendidikan
Dunia yang digelar di Dakar pada 2000, tidaklah biasa dalam pengakuan
tentang hak pendidikan: "Semua anak, pemuda dan orang dewasa mempunyai
hak untuk mendapatkan manfaat dari pendidikan yang akan memenuhi
kebutuhan dasar mereka pada pembelajaran. Kemudian memastikan bahwa
pada 2015 semua anak memiliki akses dan sebebasnya menyelesaikan
pendidikan dasar yang berkualitas."
"Tahun 2007 adalah tahun penting sebagai titik tengah menuju
tercapainya tujuan PUS. Saatnya sudah habis untuk mencapai hal ini.
Untuk itu adalah penting mengambil langkah segera dalam mencapai hak
pendidikan. Daripada menjadi sebuah angan-angan, hak pendidikan perlu
menjadi sebuah kenyataan – dan tujuan PUS memberi kita batas waktu,"
ungkap Sylvia Djawahir.
Ia menambahkan, bahwa fokus pendidikan sebagai Hak Asasi mengawali
kampanye dalam mendukung seluruh agenda Pendidikan untuk Semua. Banyak
kalangan pemerintah terdorong untuk membuat pilihan antara menanamkan
satu bagian dari PUS atau keseluruhannya. Tetapi hak pendidikan tidak
dapat ditukar dengan hal lain. Orang dewasa dan anak-anak pra-sekolah
memiliki hak yang sama pada pendidikan seperti anak SD. Pendekatan
berbasis Hak Asasi berarti kita perlu melihat 6 tujuan secara holistik
atau sebagai mata rantai – daripada mengambilnya satu persatu secara
terpisah.
Mengantarkan 6 tujuan PUS ini bukanlah tindakan sukarela bagi
pemerintah – tetapi lebih kepada menjadi tanggung jawab pemerintah
untuk memberikan hak pendidikan kepada setiap warga negaranya. Jika
pemerintah gagal, bukan hanya mereka kehilangan tujuan global yang
telah disepakati – lebih kepada pelanggaran hak asasi yang harus
dipertanggungjawabkan. Memfokuskan pada “hak” seharusnya memberi kita
semangat dan tujuan.
"Pemikiran masyarakat akan menciptakan mata rantai pernyataan dan
pertanggungjawaban dari lokal sampai nasional bahkan ke tingkat
regional dan internasional sehingga pemimpin dunia adalah sebagai
masyarakat tertinggi yang mengawasi rantai tersebut. "Mata rantai ini
secara fisik dan simbolis untuk mendorong realisasi PUS dapat membumi
dan permasalahan apa saja yang akan mengganggu terhadap hak mendapat
pendidikan," ujar Sylvia.
Untuk keterangan lebih lanjut silakan hubungi:
Sylvia Djawahir
IDPN Indonesia
Tel: (021)728-00355
Fax: (021)720-3466
HP: 0816 1861860
E-mail: yayasan.idpn@gmail.com
Tom Weaver
Education Unit, UNESCO Jakarta
Telp: (021) 724-3956 ext. 831
HP: 0813-98204866
http://www.unesco.or.id
http://www.campaignforeducation.org/joinup/index.php
Bergabunglah dalam Membangun Pendidikan - Wujudkan Hak-mu Saat Ini Juga
==================================================
LEMBAR DATA
Seluruh sekolah di Indonesia harus secara fisik, sosial dan keuangan
dapat diakses oleh semua anak. Perhatian dan usaha khusus harus
diberikan untuk memastikan akses bagi anak-anak yang diabaikan dari
sekolah demikian pula bagi anak-anak yang rawan terhadap marjinalisasi
dan pemisahan. Oleh karena itu kita harus secara proaktif mencari anak
yang hidup dengan atau terinfeksi oleh HIV, anak dari keluarga
berpenghasilan rendah dan dari etnik, bahasa dan agama minoritas serta
anak cacat dan anak yang memiliki kebutuhan pembelajaran khusus lainnya
serta memastikan bahwa anak ini dapat bermain dan belajar bersama
dengan yang lain - Pernyataan UNESCO Jakarta, 2006
Pendidikan untuk Semua – Organisasi Pemerintah dan Non Pemerintah harus
berkoordinasi usaha mereka dan bekerja sama untuk memperbaiki kualitas
pendidikan untuk SEMUA dengan mewajibkan semua sekolah menerima dan
mendaftar SEMUA anak dalam lingkup sekolah mereka – Memberi kebebasan
kepada orang tua untuk memilih sekolah bagi anak mereka, tetapi
menghapus hak sekolah untuk memilih anak mana yang dapat menjadi murid
mereka – Pernyataan IDP Norway, 2007
Berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh IDPN Indonesia
Pekan Aksi Global Pendidikan untuk Semua
UNESCO Jakarta melalui Yayasan IDPN Indonesia dan mitra organisasi
Bandung Independent Living Centre [BILiC] bersama Tim Implementasi
untuk Pendidikan Inklusif dari Jawa Timur dan Jawa Barat membantu
beberapa aktivitas dalam “ Pekan Aksi Global - Pendidikan Untuk Semua”
dari tanggal 23 s.d. 29 April 2007. Seluruh kegiatan direncanakan dan
dilaksanakan dalam kerjasama yang erat dengan Dinas Pendidikan
setempat.
Di Musi Banyuasin, Sumatra Selatan pejabat Dinas Pendidikan dan
Legislator bertemu dan berdiskusi tentang pendidikan anak dini usia
serta penyediaan wajib belajar pendidikan dasar untuk semua. Pada saat
yang bersamaan anak sekolah dasar berkesempatan untuk menyuarakan
pandangan mereka tentang sekolah dan pengalaman belajar. Kegiatan ini
akan dimulai pada 23 dan 24 April 2007.
Dari 25 s.d. 27 April 2007 sebuah seminar dan diskusi diselenggarakan
di Malang, Jawa Timur. Pesertanya adalah pejabat dari dinas pendidikan
termasuk kepala sekolah dan guru-guru. Tema dari seminar tersebut
adalah “Memperbaiki Kualitas Pendidikan melalui Pengembangan Inklusif
dan Sistem Ramah Anak serta Wajib Belajar Pendidikan Untuk Semua”
Pejabat dinas pendidikan tingkat propinsi, anak, orang tua, guru dan
dosen dari Universitas Nusa Cendana bertemu dan berdiskusi tentang cara
untuk mencapai tujuan Pendidikan Untuk Semua di Kupang, Nusa Tenggara
Timur pada tanggal 27 dan 28 April 2007 yang difasilitasi oleh BILiC
[Bandung Independet Living Centre].
Semua anak mempunyai hak untuk pendidikan berkualitas. Walaupun, hari
ini lebih dari 4.5 juta anak di Indonesia masih tidak bersekolah.
Jutaan lainnya di sekolah tetapi tidak dapat belajar secara optimal.
Presiden telah menetapkan target wajar dikdas 9 tahun untuk semua
sampai tahun 2008. Dapatkah kita mencapai tujuan ini tepat waktu atau
kita puas dengan kondisi pendidikan untuk HAMPIR semua saat ini?
Kita TIDAK boleh puas dengan Pendidikan untuk HAMPIR semua. Kita harus
menjamin SEMUA anak dapat bersekolah, belajar dan mengembangkan
kemampuan terbaik mereka – Kita punya sumber, kita punya pengetahuan –
Semua yang kita perlukan adalah kemauan bersama untuk menjadi
kenyataan.
Waktu kita hanya 17 bulan sampai akhir 2008 untuk membicarakan apa yang
harus kita lakukan untuk mencapai tujuan wajar dikdas 9 tahun UNESCO
Jakarta dan IDPN Indonesia [Yayasan Inklusi Dan Pendidikan
Non-diskriminasi] bersama dengan pemerintah dan mitra non-pemerintah
mengadakan rangkaian kegiatan di Sumatera Selatan, Jawa Timur dan Nusa
Tenggara Timur. Kegiatan Pendidikan untuk Semua – Pekan Aksi Global
dilaksanakan pada akhir April dan mereka menekankan pada aksi kebutuhan
yang kongkrit dan praktis:
Kabupaten Musi Banyuasin [Sumatra Selatan]
Perwakilan dari IDPN Indonesia dan ICRAIS [Indonesian Child-Rights
Advocacy and Inclusion Studies] bertemu dengan DPRD, Bappeda, Dinas
Pendidikan Kabupaten serta Kepala Sekolah dan Guru untuk mendiskusikan
bagaimana menjamin semua anak di Musi Banyuasin mempunyai akses untuk
pendidikan berkualitas. Sebagai tambahan dari tujuan wajar dikdas 9
tahun tersebut Musi Banyuasin saat ini telah memutuskan untuk
membebaskan biaya dan wajib belajar 12 tahun untuk semua. Mereka akan
menghubungkan program pendidikan dengan layanan kesehatan, sosial dan
kesejahteraan – satu dari upaya ini adalah membebaskan biaya kesehatan
untuk semua. Musi Banyuasin tetap menghadapi tantangan untuk mencapai
tujuan mereka tetapi dengan komitmen, dedikasi dan pendekatan praktis
dalam perencanaan dan pelaksanaan kami percaya bahwa mereka akan meraih
sukses tepat pada tahun 2008.
Kota dan Kabupaten Malang [Jawa Timur]
Kepala sekolah dan guru di Jawa Timur membentuk asosiasi untuk
mempromosikan pendidikan inklusif dan ramah anak di Jawa Timur. Untuk
mendukung inisiatif UNESCO Jakarta, IDPN Indonesia dan Tim PokJa
[Kelompok Kerja] Pendidikan Inklusif Jawa mengadakan sebuah lokakarya
dan round-table discussion di Malang.
Para peserta membuat Rekomendasi untuk Pemerintah Nasional, Propinsi
dan Kabupaten sebagai berikut:
1. Diperlukan sosialisasi yang menyeluruh tentang Pendidikan untuk
Semua keseluruh lapisan masyarakat;
2. Tersedianya tenaga pendidik dan tenaga pendukung dalam pendidikan
inklusi yang memadai
3. Tersedianya materi dan prasarana seperti komputer dan printer
Braille, buku bahasa isyarat dll untuk mendukung anak berkebutuhan
khusus
4. Model evaluasi dan sertifikasi yang menekankan kemampuan anak –
bukan kecacatan mereka – harus disediakan; dan
5. Dukungan birokrasi pada keuangan dan teknis dalam sekolah inklusi
Ini satu dari sekian banyak inisiatif masyarakat yang ditemukan
diseluruh Indonesia yang mempromosikan hak SEMUA anak untuk pendidikan
berkualitas di komunitas mereka – Memberikan suara dan mendukung
inisiatif ini akan membantu Indonesia dalam mencapai tujuan pendidikan
untuk semua.
Kupang, NTT
Kebanyakan anak tunadaksa di Nusa Tenggara Timur tidak mendapat akses
ke sekolah. Dalam upaya penekanan persoalan segregasi dan diskriminasi
di sistem sekolah UNESCO Jakarta, IDPN Indonesia dan BILiC [Bandung
Independent Living Centre] mengadakan kegiatan interaksi dan bergembira
bersama anak dengan dan tanpa kebutuhan khusus. Tujuannya untuk
memperlihatkan anak berkebutuhan khusus dan meningkatkan kepedulian
pentingnya bahwa SEMUA anak dapat pergi ke sekolah, bermain dan tumbuh
bersama. Anak-anak membuat pernyataan dan melukis diatas spanduk
sepanjang 15 meter. Mereka memutuskan apa yang mereka gambar dan tulis
tanpa ada campur tangan dewasa. Melalui aktivitas ini mereka belajar
bekerja dan bicara bersama lainnya – segera setelah melukis dan menulis
bersama dimulai mereka tidak peduli apakah mereka berkebutuhan khusus
atau tidak.
Kegembiraan mereka bertambah pada saat jajaran dinas
pendidikan, orangtua dan dosen yang baru selesai round-table discussion
tentang Intervensi, Kesehatan dan Pendidikan Dini, [salah satu syarat
suksesnya PUS] memutuskan untuk bergabung bersama anak-anak diakhir
acara. Kegiatan ini didukung oleh Dinas Pendidikan Propinsi dan
Universitas Nusa Cendana [UNDANA]. Yang pada puncaknya UNDANA
berkomitmen untuk bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Propinsi untuk
mempromosikan PUS dalam program studi pendidikan guru dan di masyarakat
untuk meningkatkan kepedulian PUS.
Kegiatan ini adalah beberapa program yang dilaksanakan dalam rangka
Pekan Aksi Global – PUS dan Hardiknas. Aksi konkrit dan praktis harus
mengikuti agar SEMUA anak pada akhir 2008 dapat bersekolah, belajar dan
mengembangkan potensi mereka secara optimal tanpa memandang kemampuan,
kecacatan, gender, kesehatan dan status HIV serta latar belakang
ekonomi-sosial, etnis, agama dan bahasa.
Subscribe to:
Posts (Atom)
