pendidikan indonesia

Pembentukan karakter

2007-06-01T22:51:00.000-07:00

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0705/21/humaniora/3541542.htm

Jakarta, Kompas - Pembentukan karakter yang baik bagi generasi penerus
harus dimulai ketika seseorang masih kecil. Karena pada usia emas
inilah nilai-nilai yang baik akan lebih mudah dicerna oleh anak-anak.

"Pentingnya pengembangan karakter bangsa sebagai dasar untuk
menciptakan generasi yang unggul dan memiliki daya saing," kata salah
seorang pendiri Indonesia Heritage Foundation (IHF), Sofyan A Djalil
saat peluncuran buku Semua Berakar pada Karakter karya Ratna Megawangi
di Jakarta, Sabtu (19/5).

Buku ini merupakan kumpulan artikel Ratna, wujud kepedulian Ratna
terhadap isu-isu permasalahan bangsa yang berakar pada karakter.

Ratna memaparkan, pengasuhan ramah otak (Brain Base Parenting) sangat
penting dalam membentuk manusia secara utuh (holistik) dengan
mengembangkan aspek fisik, emosi, sosial, kreativitas, spiritual, dan
intelektual anak secara optimal.

"Semua dimensi kita kembangkan dan kita masukkan ke dalam modul-modul
pendidikan. Ramah otak yang dimaksud adalah bagaimana orangtua
mendekati anaknya dengan metode yang diarahkan agar otak dapat
berkembang dengan baik, dengan pengembangan karakter yang baik," papar
Ratna Megawangi.

Pada kesempatan itu diberikan penghargaan kepada para mitra IHF yang
telah membangun lebih dari 322 institusi pendidikan prasekolah di
seluru Indonesia. Sekolah-sekolah itu di bawah nama Semai Benih Bangsa
di daerah tertinggal.

IHF juga membantu beberapa perusahaan menjalankan program Corporate
Social Responsibility (CSR) di bidang pendidikan karakter. "Sekolah
ini bersifat mandiri, tidak ada peran pemerintah," katanya. (LOK)

Beasiswa ke Jepang

2007-06-01T22:47:00.000-07:00

Penawaran Beasiswa Monbukagakusho bagi lulusan SLTA akan dibuka pada
akhir 31 Mei 2007 dan akan ditutup pada 27 Juni 2007.

Selengkapnya lihat di:

http://www.id.emb-japan.go.jp/sch.html

Perlu Pendidikan Nurani

2007-06-01T22:44:00.001-07:00

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/23/humaniora/3551968.htm

Jakarta, Kompas - Sangat menyedihkan melihat perkembangan masyarakat
Indonesia saat ini. Kepedulian dan komitmen terhadap pendidikan budi
pekerti dan pembangunan watak manusia Indonesia masih sangat lemah.
Padahal, penanaman nilai-nilai yang terbaik adalah melalui pendidikan
nurani.

"Nurani tidak pernah didengarkan. Lembaga pendidikan dikatakan tidak
memberi perhatian kepada pengembangan kepekaan nurani peserta didik.
Padahal dengan pendidikan nurani atau pendidikan hati, kita bisa
menanamkan nilai-nilai, " kata Ketua Umum Yayasan Amal Bhakti Ibu
(YABI) Ny A Sulasikin Murpratomo pada pembukaan Rapat Kerja dan
Lokakarya Nasional YABI di Jakarta, Selasa (22/5).

YABI yang berdiri 20 Mei 1992 dan kini telah berusia 15 tahun ini
memiliki program kegiatan Anak Indonesia Membangun Budaya Damai
(Aimdamai). Ini program pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan
nilai cinta damai, kerukunan antarumat beragama, etnis dan suku, serta
lapisan sosial, kebersamaan dan tolong-menolong, cinta Tanah Air pada
anak-anak usia 4 tahun hingga 13 tahun.

Menurut Sulasikin, meskipun telah lima tahun berjalan, perkembangan
program Aimdamai sangat lamban. Sampai saat ini baru ada di delapan
provinsi, yaitu DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Daerah
Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan
Kalimantan Tengah.

Kenyataan ini sangat menyedihkan karena ternyata kepedulian dan
komitmen kita atas pendidikan nurani masih lemah. Padahal, banyak
kritik lantang yang diteriakkan tentang pendidikan sekarang yang
dikatakan telah mencabik-cabik nurani.

Terabaikannya pendidikan hati, menurut Ny Sulasikin, begitu tampak
dalam bentuk perilaku manusia Indonesia sekarang, termasuk anak-anak,
orangtua, dan guru. (LOK)

Membunuh Pendidikan

2007-06-01T22:40:00.001-07:00

Oleh Posman Sibuea

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0705/21/humaniora/3541526.htm

Belakangan ini muncul beragam kritik terhadap praktik pendidikan di
Indonesia. Salah satunya adalah proses pembelajaran yang berlangsung
hanya sekadar mengejar target pencapaian kurikulum. Hal ini telah
berlangsung lama dan menjadi proses yang membunuh pendidikan.

Fenomena ini menjadi topik diskusi aktual dalam rangkaian peringatan
Hari Pendidikan Nasional tahun ini untuk mengingatkan pendidikan di
Indonesia dibayang-bayangi perapuhan nilai.

Ketika proses pendidikan diarahkan semata mengejar pencapaian tujuan
kurikulum, institusi sekolah telah diposisikan sekadar pabrik yang
membidani lahirnya tukang yang ahli pada bidang tertentu. Perakitan
produk akhir demikian bermuara kepada proses matinya pendidikan.

Secara perlahan tapi pasti, sekolah direduksi menjadi semacam arena
pendidikan dan latihan (diklat) untuk mengondisikan lulusan siap pakai.

Bahwa sekolah mempersiapkan alumninya ke pasar kerja, jelas hal
penting. Namun, dalam tataran kebudayaan, tujuan ini tidak seluruhnya
benar karena lembaga pendidikan tidak semata pusat pemintaran intelektual.

Secara pedagogis adalah sesat jika keberhasilan kognitif terlalu
didewa-dewakan sebagai alat representasi prestasi siswa di sekolah dan
memarjinalisasi sistem pendidikan nilai yang berkaitan dengan budi
pekerti.

Semakin kabur

Revitalisasi pendidikan nilai yang dapat membentuk budi pekerti kian
penting dimaknai ketika dalam kehidupan masyarakat makin kabur
kriteria moral yang dapat digunakan sebagai acuan untuk berperilaku.

Ketika di sekolah terjadi penganiayaan fisik, lembaga pendidikan yang
menaburkan benih-benih demokratisasi ini bukan lagi tempat yang steril
dari segala macam bentuk kekerasan.

Kasus kekerasan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang
menewaskan praja Cliff Muntu dan penembakan di Virginia Tech
University, Amerika Serikat, yang menewaskan 33 orang—salah satunya
warga negara Indonesia, Partahi Mamora H Lumbantoruan— merupakan
serpihan contoh yang menyadarkan bahwa kekerasan kerap berulang di
sekolah.

Tak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara adikuasa seperti Amerika
Serikat yang mengedepankan kepentingan hak asasi manusia.

Kasus kekerasan fisik di IPDN amat memprihatinkan sebab terjadi di
lingkungan pendidikan tinggi, yang seharusnya menjadi tempat belajar
yang jauh dari tindak kekerasan.

Ironisnya, pendidikan yang diwarnai dengan tendangan bebas ke dada
mahasiswa dan pukulan bertubi-tubi mematikan ke ulu hati terjadi di
sekolah yang justru diadakan untuk menggodok para pemimpin bangsa di
masa datang.

Pertanyaannya, calon pemimpin seperti apa yang bisa diharapkan menetas
dari lembaga pendidikan yang mengedepankan otot ketimbang otak itu?

Kekerasan di dunia pendidikan tidak pernah surut. Benih kekerasan yang
disemaikan dalam media perpeloncoan, misalnya, terus diwariskan kepada
generasi berikutnya dan menjadi awan gelap yang menutupi pancaran
sinar pencerahan pendidikan nilai.

Meski perpeloncoan sudah dihapus sejak tahun 1995, kegiatan ini masih
terus bergulir seperti bola salju di sejumlah kampus untuk menumbuhkan
disiplin bagi mahasiswa baru.

Ada dugaan, perpeloncoan yang dikemas dalam bingkai pendidikan ala
militer yang bias acap menjadi pembenaran bagi senior untuk menindas
mahasiswa baru. Perpeloncoan dengan hukuman fisik bukan lagi situasi
yang insidentil yang dilakukan antara senior dan yunior, tetapi sudah
berubah menjadi suatu situasi massal yang sistematis dan terorganisasi
secara rapi.

Ujian nasional

Proses yang membunuh pendidikan, pemaknaannya terus bergerak melewati
ruang kekerasan fisik untuk menukik masuk ke dalam sistem kekerasan
bentuk lain.

Perilaku agresif untuk menekan atau menyerang dengan kata-kata
(bullying), seperti ejekan untuk mempermalukan, hinaan, tekanan, dan
fitnah, dengan maksud mendehumanisasi orang lain dapat disebut telah
melakukan tindak kekerasan dalam bentuk lain.

Pelakunya tidak hanya siswa/mahasiswa senior, tapi kita sebagai
orangtua (guru, dosen, pejabat, pemuka agama, elite politik, dan
lain-lain) dapat melakukan bullying terhadap orang lain.

Tindakan bullying sudah menjadi keseharian dalam lembaga pendidikan di
Tanah Air, mulai dari tingkat TK/SD hingga universitas. Korbannya
tidak lagi hanya siswa yang gantung diri karena sering diejek temannya
sebagai anak tukang bubur. Korban lain adalah siswa SLTP yang
meninggal beberapa waktu lalu di Semarang karena penyakit jantungnya
kambuh tiba-tiba saat mengikuti ujian nasional (UN) 2007.

Beban depresi berat bisa dialami peserta UN karena berada di bawah
tekanan dari pernyataan pemerintah mengenai UN sebagai penentu kelulusan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah menanggapi kritik yang mempersoalkan
kebijakan pemerintah mengenai UN sebagai penentu kelulusan. Wakil
Presiden mengatakan, dunia pendidikan tak ubahnya seperti produk
pakaian jadi. Konsumen tidak mempersoalkan bagaimana proses pembuatan
pakaian itu. Yang penting apakah setelah jadi, baju tersebut bagus
atau jelek.

Semangat mengutamakan produk akhir dalam tujuan pendidikan kini kian
mengental dengan terselenggaranya UN 2007—dengan sejumlah kecurangan
yang terjadi—sebagai penentu kelulusan dan masuknya bimbingan tes ke
sekolah lewat tender dengan alasan untuk mengatasi kepanikan siswa
dalam menghadapi UN.

Itu artinya, proses yang membunuh pendidikan tetap berlangsung tanpa
bisa dihentikan karena UN telah berhasil mereduksi esensi dari makna
belajar.

Dunia pendidikan kini berduka. Praktik pendidikan diperlakukan tak
ubahnya seperti dunia persilatan yang mengutamakan otot dan dunia
perdagangan yang mementingkan produk akhir yang bernilai ekonomis.
Bagaimana produk itu dibuat seolah bukan urusan pejabat yang berwenang.

Pada masa datang, proses pendidikan di sekolah tidak lagi semata
pemintaran intelektual (kognisi), tetapi patut diarahkan juga kepada
pembentukan karakter (afeksi) yang menetaskan manusia berbudi pekerti
yang mencerminkan pribadi dengan integritas moral yang tinggi guna
melahirkan pemikir untuk menakhodai biduk bangsa ini.

Posman Sibuea Lektor Kepala di Unika St Thomas, Medan

Beasiswa Pasca Sarjana King Saudi University

2007-06-01T22:37:00.001-07:00

*Press Release KBRI Riyadh *

*KESEMPATAN BEASISWA BAGI PARA MAHASISWA INDONESIA UNTUK KULIAH PROGRAM S2 DAN S3 DI KING SAUD UNIVERSITY, RIYADH, SAUDI ARABIA*

Duta Besar RI untuk Kerajaan Saudi Arabia , Dr. Salim Segaaf Al-Jufrie, MA bersama Atase Dikbud, Juhdi Syarif, pada hari Minggu, 29 April 2007 telah melakukan pertemuan dengan Rektor King Saud University (KSU), di Riyadh. Dalam pertemuan tersebut, Rektor KSU, Dr. Abdullah Bin Abdurrahamn Bin Abdullaah Al-Uthman menginformasikan bahwa KSU yang merupakan universitas tertua di Saudi Arabia, mulai tahun ajaran 2007 membuka peluang kerjasama dengan Indonesia dalam bidang sains dan teknologi pada program pendidikan pasca sarjana.

Ditegaskan lebih lanjut bahwa dari sekitar 300 beasiswa yang tersedia setiap tahun di KSU, 10% nya akan diberikan untuk mahasiswa Indonesia . Beasiswa tersebut disediakan untuk 20 orang mahasiswa program S2 dan 10 orang mahasiswa program S3. Kuliah disampaikan dengan pengantar bahasa Inggris. Selain itu, mahasiswa juga diminta untuk menjadi asisten peneliti.

Kerjasama lain yang ditawarkan KSU adalah program pertukaran dosen.

Bidang-bidang studi yang ditawarkan meliputi : Food Sciences & Agriculture; Pharmacy; Physics; Botany; Microbiology; Zoology; Mathematics; Chemistry; Statistics; Operational Research; Computer and Information Sciences; Nursing; Society Health Science; Electrical Engineering; Civil Engineering; Chemical Engineering; Mechanical Engineering; dan Petroleum Engineering.

Fasilitas yang diperoleh adalah asrama, uang beasiswa 2.500 Saudi Riyal (sekitar US$ 650) per bulan.

Beberapa persyaratan untuk mendapatkan beasiswa tersebut adalah :

1. TOEFL minimal score 550

2. Ijazah terakhir dan transktip nilai

3. Laporan Kesehatan dari Dokter

4. Surat Kelakuan Baik

Semua berkas diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan disahkan oleh penerjemah tersumpah.

Berkas-berkas tersebut dikirimkan ke KBRI Riyadh: Indonesian Embassy c/o

Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Riyadh, PO Box 94343 Riyadh 11693 ,

Kingdom of Saudi Arabia . Tel +966 1 4880028, Fax +966 1 4883866,

selambat-lambatnya diterima KBRI pada 30 Juni 2007.

Informasi lebih lanjut mengenai beasiswa KSU dapat diakses di website KSU http://www.ksu. edu.sa

Pendidikan untuk Perempuan

2007-06-01T22:36:00.001-07:00

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/24/humaniora/3553345.htm

Jakarta, Kompas - Agar perempuan lebih memperjuangkan hak-haknya,
pendidikan bagi mereka perlu diupayakan seluas- luasnya dan
ditingkatkan jenjangnya. Saat ini, perempuan masih perlu terus
berjuang secara bersama-sama untuk mengatasi persoalan-persoalan
akibat belum dipahaminya kesetaraan jender dalam kehidupan
bermasyarakat dan berbangsa.

Demikian isu yang mengemuka dalam diskusi dan peluncuran buku Kongres
Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang yang digelar Yayasan Obor bekerja
sama dengan KITLV—lembaga ilmiah di bidang humaniora dan ilmu sosial
yang berpusat di Belanda—di Jakarta, Selasa (22/5).

Monique Soesman, editor buku Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang
edisi bahasa Indonesia, mengatakan bahwa dalam keluarga
tradisional—yang masih merupakan mayoritas penduduk
Indonesia—perempuan adalah pendidik utama. Bagaimana perempuan bisa
mendidik anaknya kalau dia sendiri tidak menikmati pendidikan yang
dapat meluaskan alam pikirannya.

"Masalah pendidikan perempuan ini sudah menjadi perhatian khusus dalam
Kongres Perempuan Pertama," kata Monique.

Bagi Sinta Nuriyah A Wahid, tantangan untuk memperjuangkan harkat dan
martabat kaum perempuan tidak semata-mata "perang" melawan hegemoni
budaya, tetapi juga perjuangan menumbuhkan kesejahteraan ekonomi kaum
perempuan. Sinta juga menyoroti adanya sikap kaum perempuan itu
sendiri yang menghambat perjuangan hak- hak kaum perempuan secara
umum, semisal mau dipoligami karena hendak memperoleh sesuatu secara
cepat.

Atashendartini Habsjah, dosen Kajian Perempuan di Universitas
Indonesia, mengatakan bahwa perjuangan perempuan untuk mendapatkan
hak-haknya harus menjadi kenyataan sehingga perempuan tidak lagi
tertindas. Kesempatan bagi perempuan untuk berkarya dalam semua bidang
harus secepatnya diwujudkan sehingga perempuan tidak terkungkung dalam
kemiskinan dan kebodohan. (ELN)

UNESCO mendukung program "Pendidikan Untuk Semua" dengan menyelenggarakan Pekan Aksi Global

2007-06-01T22:33:00.000-07:00

Jakarta, 24 Mei 2007 - Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional
(Hardiknas) yang jatuh di bulan ini, Pemerintah Republik Indonesia
melalui Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) giat mengkampanyekan
program berskala nasional bertajuk "Pendidikan Untuk Semua". Tema yang
diangkat adalah "Dengan Semangat Hardiknas Kita Sukseskan Pendidikan
Bermutu Untuk Semua". Pencanangan program ini untuk memperingati hari
jadi Forum Pendidikan Dunia yang digelar di Dakar (Senegal) pada April
2000. Di Indonesia, pada 23-29 April 2007 lalu, beberapa organisasi
masyarakat ikut memperingatinya dalam wujud
"Pekan Aksi Global Pendidikan (Global Campaign for Education). Salah
satu diantaranya adalah UNESCO melalui kemitraan dengan Yayasan Inklusi
dan Pendidikan Non-Diskriminasi (IDPN Indonesia).

"Inti dari program Pendidikan Untuk Semua (PUS) - Education For All
(EFA) - adalah kesiapan pemerintah dan para pemangku (stakeholders)
untuk berkomitmen bersama guna mencapai enam tujuan PUS pada 2015,"
tutur Sylvia Djawahir, Direktur IDPN Indonesia. "Kami melakukan aksi
konkret agar pada akhir 2008 semua anak dapat bersekolah, belajar dan
mengembangkan potensi mereka secara optimal tanpa memandang kemampuan,
kecacatan, jender, kesehatan dan status HIV serta latar belakang
ekonomi-sosial, etnis, agama dan bahasa," jelas Sylvia.

Sejumlah acara telah diselenggarakan IDPN Indonesia untuk meningkatkan
dukungan publik demi tercapainya enam tujuan PUS dalam memperluas
kepedulian pendidikan anak dini usia, pembebasan biaya dan wajib
belajar untuk semua, mendukung pembelajaran dan keterampilan bagi
pemuda dan dewasa, meningkatkan angka melek aksara pada orang dewasa
menjadi 50%, mencapai kesamaan jender pada 2005 dan kesetaraan jender
pada 2015, serta meningkatkan kualitas pendidikan. Dikoordinasi oleh
Kampanye Global untuk Pendidikan (GCE) dan UNESCO, Pekan PUS tahun ini
secara global bertema “Hak untuk Pendidikan”.

Lebih lanjut Sylvia menjelaskan bahwa sebuah pendidikan dasar adalah
hak mutlak bagi setiap orang, hak waris bagi setiap anak dan terbentuk
sendiri pada akhirnya. Bagaimanapun, pendidikan adalah sebuah tujuan
akhir: perlu diyakinkan bahwa semua orang dapat hidup dengan cara yang
layak dan berpartisipasi secara aktif di masyarakat. Manusia juga
dapat menggunakan seluruh hak-haknya seperti tercantum dalam Pernyataan
PBB tentang Hak Asasi Manusia. Sayangnya seringkali ada jarak antara
penggunaan kata “hak” dan “tujuan pembangunan”, yang sering dianggap
lebih penting dalam memaknai program-program pemerintah.

Walau banyak konvensi, kesepakatan dan undang-undang, lebih dari 4 juta
anak berusia sekolah dasar dan menengah masih tidak bersekolah di
Indonesia. Beberapa anak tidak pernah masuk sekolah, yang lainnya putus
sekolah atau terpaksa keluar sekolah. Sering kali ini terjadi tanpa
disadari oleh masyarakat, sekolah dan otoritas pendidikan akan tanggung
jawab hukum mereka untuk memberikan pendidikan berkualitas untuk SEMUA
anak tanpa memandang kemampuan atau kecacatan, latar belakang agama
atau etnis, budaya, ekonomi, status sosial, atau status HIV.
Tujuan Pendidikan untuk Semua, yang dikuatkan dalam Forum Pendidikan
Dunia yang digelar di Dakar pada 2000, tidaklah biasa dalam pengakuan
tentang hak pendidikan: "Semua anak, pemuda dan orang dewasa mempunyai
hak untuk mendapatkan manfaat dari pendidikan yang akan memenuhi
kebutuhan dasar mereka pada pembelajaran. Kemudian memastikan bahwa
pada 2015 semua anak memiliki akses dan sebebasnya menyelesaikan
pendidikan dasar yang berkualitas."

"Tahun 2007 adalah tahun penting sebagai titik tengah menuju
tercapainya tujuan PUS. Saatnya sudah habis untuk mencapai hal ini.
Untuk itu adalah penting mengambil langkah segera dalam mencapai hak
pendidikan. Daripada menjadi sebuah angan-angan, hak pendidikan perlu
menjadi sebuah kenyataan – dan tujuan PUS memberi kita batas waktu,"
ungkap Sylvia Djawahir.

Ia menambahkan, bahwa fokus pendidikan sebagai Hak Asasi mengawali
kampanye dalam mendukung seluruh agenda Pendidikan untuk Semua. Banyak
kalangan pemerintah terdorong untuk membuat pilihan antara menanamkan
satu bagian dari PUS atau keseluruhannya. Tetapi hak pendidikan tidak
dapat ditukar dengan hal lain. Orang dewasa dan anak-anak pra-sekolah
memiliki hak yang sama pada pendidikan seperti anak SD. Pendekatan
berbasis Hak Asasi berarti kita perlu melihat 6 tujuan secara holistik
atau sebagai mata rantai – daripada mengambilnya satu persatu secara
terpisah.

Mengantarkan 6 tujuan PUS ini bukanlah tindakan sukarela bagi
pemerintah – tetapi lebih kepada menjadi tanggung jawab pemerintah
untuk memberikan hak pendidikan kepada setiap warga negaranya. Jika
pemerintah gagal, bukan hanya mereka kehilangan tujuan global yang
telah disepakati – lebih kepada pelanggaran hak asasi yang harus
dipertanggungjawabkan. Memfokuskan pada “hak” seharusnya memberi kita
semangat dan tujuan.

"Pemikiran masyarakat akan menciptakan mata rantai pernyataan dan
pertanggungjawaban dari lokal sampai nasional bahkan ke tingkat
regional dan internasional sehingga pemimpin dunia adalah sebagai
masyarakat tertinggi yang mengawasi rantai tersebut. "Mata rantai ini
secara fisik dan simbolis untuk mendorong realisasi PUS dapat membumi
dan permasalahan apa saja yang akan mengganggu terhadap hak mendapat
pendidikan," ujar Sylvia.

Untuk keterangan lebih lanjut silakan hubungi:
Sylvia Djawahir
IDPN Indonesia
Tel: (021)728-00355
Fax: (021)720-3466
HP: 0816 1861860
E-mail: yayasan.idpn@gmail.com

Tom Weaver
Education Unit, UNESCO Jakarta
Telp: (021) 724-3956 ext. 831
HP: 0813-98204866

http://www.unesco.or.id
http://www.campaignforeducation.org/joinup/index.php

Bergabunglah dalam Membangun Pendidikan - Wujudkan Hak-mu Saat Ini Juga

==================================================

LEMBAR DATA

Seluruh sekolah di Indonesia harus secara fisik, sosial dan keuangan
dapat diakses oleh semua anak. Perhatian dan usaha khusus harus
diberikan untuk memastikan akses bagi anak-anak yang diabaikan dari
sekolah demikian pula bagi anak-anak yang rawan terhadap marjinalisasi
dan pemisahan. Oleh karena itu kita harus secara proaktif mencari anak
yang hidup dengan atau terinfeksi oleh HIV, anak dari keluarga
berpenghasilan rendah dan dari etnik, bahasa dan agama minoritas serta
anak cacat dan anak yang memiliki kebutuhan pembelajaran khusus lainnya
serta memastikan bahwa anak ini dapat bermain dan belajar bersama
dengan yang lain - Pernyataan UNESCO Jakarta, 2006
Pendidikan untuk Semua – Organisasi Pemerintah dan Non Pemerintah harus
berkoordinasi usaha mereka dan bekerja sama untuk memperbaiki kualitas
pendidikan untuk SEMUA dengan mewajibkan semua sekolah menerima dan
mendaftar SEMUA anak dalam lingkup sekolah mereka – Memberi kebebasan
kepada orang tua untuk memilih sekolah bagi anak mereka, tetapi
menghapus hak sekolah untuk memilih anak mana yang dapat menjadi murid
mereka – Pernyataan IDP Norway, 2007

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh IDPN Indonesia

Pekan Aksi Global Pendidikan untuk Semua
UNESCO Jakarta melalui Yayasan IDPN Indonesia dan mitra organisasi
Bandung Independent Living Centre [BILiC] bersama Tim Implementasi
untuk Pendidikan Inklusif dari Jawa Timur dan Jawa Barat membantu
beberapa aktivitas dalam “ Pekan Aksi Global - Pendidikan Untuk Semua”
dari tanggal 23 s.d. 29 April 2007. Seluruh kegiatan direncanakan dan
dilaksanakan dalam kerjasama yang erat dengan Dinas Pendidikan
setempat.

Di Musi Banyuasin, Sumatra Selatan pejabat Dinas Pendidikan dan
Legislator bertemu dan berdiskusi tentang pendidikan anak dini usia
serta penyediaan wajib belajar pendidikan dasar untuk semua. Pada saat
yang bersamaan anak sekolah dasar berkesempatan untuk menyuarakan
pandangan mereka tentang sekolah dan pengalaman belajar. Kegiatan ini
akan dimulai pada 23 dan 24 April 2007.

Dari 25 s.d. 27 April 2007 sebuah seminar dan diskusi diselenggarakan
di Malang, Jawa Timur. Pesertanya adalah pejabat dari dinas pendidikan
termasuk kepala sekolah dan guru-guru. Tema dari seminar tersebut
adalah “Memperbaiki Kualitas Pendidikan melalui Pengembangan Inklusif
dan Sistem Ramah Anak serta Wajib Belajar Pendidikan Untuk Semua”
Pejabat dinas pendidikan tingkat propinsi, anak, orang tua, guru dan
dosen dari Universitas Nusa Cendana bertemu dan berdiskusi tentang cara
untuk mencapai tujuan Pendidikan Untuk Semua di Kupang, Nusa Tenggara
Timur pada tanggal 27 dan 28 April 2007 yang difasilitasi oleh BILiC
[Bandung Independet Living Centre].

Semua anak mempunyai hak untuk pendidikan berkualitas. Walaupun, hari
ini lebih dari 4.5 juta anak di Indonesia masih tidak bersekolah.
Jutaan lainnya di sekolah tetapi tidak dapat belajar secara optimal.
Presiden telah menetapkan target wajar dikdas 9 tahun untuk semua
sampai tahun 2008. Dapatkah kita mencapai tujuan ini tepat waktu atau
kita puas dengan kondisi pendidikan untuk HAMPIR semua saat ini?
Kita TIDAK boleh puas dengan Pendidikan untuk HAMPIR semua. Kita harus
menjamin SEMUA anak dapat bersekolah, belajar dan mengembangkan
kemampuan terbaik mereka – Kita punya sumber, kita punya pengetahuan –
Semua yang kita perlukan adalah kemauan bersama untuk menjadi
kenyataan.
Waktu kita hanya 17 bulan sampai akhir 2008 untuk membicarakan apa yang
harus kita lakukan untuk mencapai tujuan wajar dikdas 9 tahun UNESCO
Jakarta dan IDPN Indonesia [Yayasan Inklusi Dan Pendidikan
Non-diskriminasi] bersama dengan pemerintah dan mitra non-pemerintah
mengadakan rangkaian kegiatan di Sumatera Selatan, Jawa Timur dan Nusa
Tenggara Timur. Kegiatan Pendidikan untuk Semua – Pekan Aksi Global
dilaksanakan pada akhir April dan mereka menekankan pada aksi kebutuhan
yang kongkrit dan praktis:

Kabupaten Musi Banyuasin [Sumatra Selatan]
Perwakilan dari IDPN Indonesia dan ICRAIS [Indonesian Child-Rights
Advocacy and Inclusion Studies] bertemu dengan DPRD, Bappeda, Dinas
Pendidikan Kabupaten serta Kepala Sekolah dan Guru untuk mendiskusikan
bagaimana menjamin semua anak di Musi Banyuasin mempunyai akses untuk
pendidikan berkualitas. Sebagai tambahan dari tujuan wajar dikdas 9
tahun tersebut Musi Banyuasin saat ini telah memutuskan untuk
membebaskan biaya dan wajib belajar 12 tahun untuk semua. Mereka akan
menghubungkan program pendidikan dengan layanan kesehatan, sosial dan
kesejahteraan – satu dari upaya ini adalah membebaskan biaya kesehatan
untuk semua. Musi Banyuasin tetap menghadapi tantangan untuk mencapai
tujuan mereka tetapi dengan komitmen, dedikasi dan pendekatan praktis
dalam perencanaan dan pelaksanaan kami percaya bahwa mereka akan meraih
sukses tepat pada tahun 2008.

Kota dan Kabupaten Malang [Jawa Timur]
Kepala sekolah dan guru di Jawa Timur membentuk asosiasi untuk
mempromosikan pendidikan inklusif dan ramah anak di Jawa Timur. Untuk
mendukung inisiatif UNESCO Jakarta, IDPN Indonesia dan Tim PokJa
[Kelompok Kerja] Pendidikan Inklusif Jawa mengadakan sebuah lokakarya
dan round-table discussion di Malang.

Para peserta membuat Rekomendasi untuk Pemerintah Nasional, Propinsi
dan Kabupaten sebagai berikut:
1. Diperlukan sosialisasi yang menyeluruh tentang Pendidikan untuk
Semua keseluruh lapisan masyarakat;
2. Tersedianya tenaga pendidik dan tenaga pendukung dalam pendidikan
inklusi yang memadai
3. Tersedianya materi dan prasarana seperti komputer dan printer
Braille, buku bahasa isyarat dll untuk mendukung anak berkebutuhan
khusus
4. Model evaluasi dan sertifikasi yang menekankan kemampuan anak –
bukan kecacatan mereka – harus disediakan; dan
5. Dukungan birokrasi pada keuangan dan teknis dalam sekolah inklusi
Ini satu dari sekian banyak inisiatif masyarakat yang ditemukan
diseluruh Indonesia yang mempromosikan hak SEMUA anak untuk pendidikan
berkualitas di komunitas mereka – Memberikan suara dan mendukung
inisiatif ini akan membantu Indonesia dalam mencapai tujuan pendidikan
untuk semua.

Kupang, NTT

Kebanyakan anak tunadaksa di Nusa Tenggara Timur tidak mendapat akses
ke sekolah. Dalam upaya penekanan persoalan segregasi dan diskriminasi
di sistem sekolah UNESCO Jakarta, IDPN Indonesia dan BILiC [Bandung
Independent Living Centre] mengadakan kegiatan interaksi dan bergembira
bersama anak dengan dan tanpa kebutuhan khusus. Tujuannya untuk
memperlihatkan anak berkebutuhan khusus dan meningkatkan kepedulian
pentingnya bahwa SEMUA anak dapat pergi ke sekolah, bermain dan tumbuh
bersama. Anak-anak membuat pernyataan dan melukis diatas spanduk
sepanjang 15 meter. Mereka memutuskan apa yang mereka gambar dan tulis
tanpa ada campur tangan dewasa. Melalui aktivitas ini mereka belajar
bekerja dan bicara bersama lainnya – segera setelah melukis dan menulis
bersama dimulai mereka tidak peduli apakah mereka berkebutuhan khusus
atau tidak.

Kegembiraan mereka bertambah pada saat jajaran dinas
pendidikan, orangtua dan dosen yang baru selesai round-table discussion
tentang Intervensi, Kesehatan dan Pendidikan Dini, [salah satu syarat
suksesnya PUS] memutuskan untuk bergabung bersama anak-anak diakhir
acara. Kegiatan ini didukung oleh Dinas Pendidikan Propinsi dan
Universitas Nusa Cendana [UNDANA]. Yang pada puncaknya UNDANA
berkomitmen untuk bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Propinsi untuk
mempromosikan PUS dalam program studi pendidikan guru dan di masyarakat
untuk meningkatkan kepedulian PUS.

Kegiatan ini adalah beberapa program yang dilaksanakan dalam rangka
Pekan Aksi Global – PUS dan Hardiknas. Aksi konkrit dan praktis harus
mengikuti agar SEMUA anak pada akhir 2008 dapat bersekolah, belajar dan
mengembangkan potensi mereka secara optimal tanpa memandang kemampuan,
kecacatan, gender, kesehatan dan status HIV serta latar belakang
ekonomi-sosial, etnis, agama dan bahasa.

Kurikulum Beridentitas Kerakyatan

2007-05-31T22:15:00.000-07:00

Oleh A FERRY T INDRATNO
http://www.kompas. co.id/kompas- cetak/0705/ 31/humaniora/ 3563011.htm
============ ========= ====

"Kurikulum memang bukan satu-satunya penentu mutu pendidikan. Ia juga
bukan perangkat tunggal penjabaran visi pendidikan. Meskipun demikian,
kurikulum menjadi perangkat yang strategis untuk menyemaikan
kepentingan dan membentuk konsepsi dan perilaku individu warga," kata
panelis Agus Suwignyo.

Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, pada rentang waktu tahun
1945-1949 dikeluarkan Kurikulum 1947. Tahun 1950-1961, ditetapkan
Kurikulum 1952. Kurikulum terakhir pada masa Orde Lama adalah
Kurikulum 1964.

Masa Orde Baru lahir empat kurikulum. Kurikulum 1968 ditetapkan dan
berlaku sampai tahun 1975. Selanjutnya muncul Kurikulum 1975. Pada
tahun 1984 dibuat kurikulum baru dengan nama Kurikulum 1975 yang
Disempurnakan dengan pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Pada
tahun 1994 dikeluarkan kurikulum baru, yakni Kurikulum 1994. Kurikulum
itu menjadi kurikulum terakhir yang dikeluarkan oleh rezim Orde Baru.

Pada era reformasi muncul Kurikulum 2004 yang dikenal dengan nama
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang pada tahun 2006 dilengkapi
dengan Standar Isi dan Standar Kompetensi (Sisko) yang memandu sekolah
menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Apabila dicermati, penyusunan kurikulum yang silih berganti di
Indonesia itu menunjukkan betapa kekuasaan yang berlaku menancapkan
kukunya dalam penentuan isi kurikulum.

Menurut Bourdieu, setiap tindakan pedagogis yang bertujuan untuk
mereproduksi kebudayaan dapat disebut kekerasan simbolis yang sah.
Kekuatan kekerasan ini berasal dari hubungan kekuasaan sesungguhnya
yang disembunyikan oleh kekuatan pedagogis.

Kurikulum yang berlaku dalam suatu negara, termasuk Indonesia, sering
digunakan sebagai sarana indoktrinasi dari suatu sistem kekuasaan.

Umumnya para pendidik dan masyarakat luas tidak menyadari apa
sebenarnya peranan kurikulum di dalam proses pembelajaran peserta didik.

Dunia pendidikan memang sering kali menganggap bahwa kurikulum adalah
soal teknis belaka. Namun, sebenarnya, berbicara tentang kurikulum
adalah berbicara tentang sumber-sumber kekuasaan dalam dunia pendidikan.

Kurikulum adalah program dan isi dari suatu sistem pendidikan yang
berupaya melaksanakan proses akumulasi ilmu pengetahuan antargenerasi
dalam suatu masyarakat.

Dalam sebuah masyarakat yang homogen, masalah kurikulum tidak terlalu
merisaukan. Namun dilihat dari konteks masyarakat yang majemuk seperti
Indonesia, kurikulum adalah pertarungan antarkekuasaan yang hidup
dalam suatu masyarakat. Kelompok masyarakat yang dominan akan
mempertahankan kurikulum untuk mempertahankan dominasinya melalui
sistem persekolahan.

Sampai sejauh ini pendidikan di Indonesia menggunakan satu kurikulum,
yaitu Kurikulum Nasional yang dipakai sebagai acuan tunggal. Semua
lembaga pendidikan formal di negeri ini, baik di kota besar, pelosok
gunung, maupun di pinggiran pantai, punya kurikulum sama.

Dengan demikian, proses pendidikan yang diterapkan adalah dalam upaya
membentuk keseragaman berpikir. Melalui proses pendidikan nasional,
generasi muda Indonesia dibentuk oleh sistem pendidikan yang mengacu
kepada politik etatisme.

Melalui Kurikulum Nasional, pendidikan di Indonesia telah menjalani
proses yang amat berlainan dengan perkembangan kebudayaan sehingga
pendidikan di Indonesia bukan lagi sebagai persoalan kebudayaan,
melainkan lebih sebagai kepentingan politik di satu sisi, dan
kepentingan ekonomi di sisi lain.

Dengan demikian, jika orang masuk ke lorong pendidikan di Indonesia,
ia tidak menemukan proses berpikir kritis, tetapi justru menjadi
terasing dari lingkungan sosialnya.

Identitas kerakyatan

Munculnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tampaknya
menunjukkan bahwa politik kebijakan pemerintah dalam pengembangan dan
operasionalisasi kurikulum mulai desentralistis, akomodatif, dan
terbuka. Meskipun demikian, efektivitas perubahan politik kebijakan
tersebut dalam menjawab problem fungsional kurikulum masih harus
dibuktikan.

Melalui kebijakan KTSP, sekolah-sekolah diberi kebebasan menyusun
kurikulum sendiri sesuai dengan konteks lokal, kemampuan siswa, dan
ketersediaan sarana-prasarana. Kebebasan semacam itu tentu dilatari
semangat pembaruan dalam bidang pendidikan yang selama ini dinanti.

Pemberian kebebasan kepada sekolah dan guru ini bukan tanpa persoalan.
Umumnya para guru yang memang tidak dipersiapkan untuk menyusun
kurikulum, tidak cukup memiliki kompetensi dan kreativitas dalam
menyiapkan kurikulum dan segenap perangkat pembelajaran. Belum lagi
masih ada tuntutan ujian nasional di tengah disparitas mutu, kualitas
guru, dan sarana-prasarana belajar yang sangat tajam antardaerah.

Bagaimana KTSP menjadi kurikulum yang berfungsi sebagai pedoman dan
sarana pencerdasan peserta didik?

Menurut seorang pakar pendidikan dari Malanag, T Raka Joni,
ketersampaian pesan pada kurikulum bukan bergantung pada materi pesan
yang ingin disampaikan, melainkan lebih pada cara menyampaikan pesan
(the process is the content, the medium is the message).

Dia mengatakan, dampak proses penyampaian pesan itulah yang
dimanfaatkan untuk menyampaikan sisi-sisi pesan pendidikan
lain—humanisme, kerakyatan, nasionalisme, kebangsaan—yang juga penting
dalam kerangka tujuan utuh pendidikan.

Akan tetapi, ini justru tidak tepat apabila disampaikan hanya dalam
kerangka pikir content transmission model. Sebaliknya, sasaran-sasaran
pembentukan seperti kebiasaan bekerja secara sistematis, kepekaan
sosial, dan tanggung jawab harus diwujudkan sebagai dampak pengiring
(nurturant effects) dari keterlibatan siswa dalam berbagai kegiatan
dan peristiwa pembelajaran yang dialami siswa.

Berdasarkan dampaknya kepada siswa, kurikulum dibedakan menjadi lima
tataran, yaitu kurikulum ideal, formal, instruksional, operasional,
dan eksperiensial.

Kurikulum eksperiensial adalah makna dari pengalaman belajar yang
terhayati oleh siswa sementara mereka terlibat dalam berbagai kegiatan
dan peristiwa pembelajaran yang dikelola oleh guru dan sekolah. Oleh
karena itu, kurikulum eksperiensiallah yang membuahkan dampak, dalam
bentuk perubahan cara berpikir dan bertindak para siswa yang bersangkutan.

Oleh karena itu, dilihat dari sudut pandang keberdampakan kurikulum
terhadap tingkah laku siswa, pada dasarnya yang eksis hanyalah
kurikulum lokal—yang bisa dimanifestasikan dalam KTSP—yang berupa
pengalaman belajar yang di- gelar oleh guru dari hari ke hari. Ini
berarti, kurikulum formal "tidak banyak bicara" tanpa penerjemahan
yang setia di lapangan.

KTSP sangat berpeluang untuk mewujudkan kurikulum sekolah yang
beridentitas kerakyatan, artinya kurikulum yang benar-benar berpihak
kepada khalayak—dalam hal ini anak didik—dalam konteks sosial-budaya
dan kehidupan sehari-hari. Identitas dapat dicapai dengan penyusunan
pengalaman belajar yang dikontekstualisasi dengan kebutuhan setempat.

Dalam konteks Asmat yang berawa, misalnya, tentu pelajaran yang paling
berguna adalah penguasaan alam, khususnya sungai serta pengelolaan
sumber daya air dan laut.

Anak-anak di Langsa, Aceh Timur, perlu belajar mengolah hasil laut,
khususnya ikan dan rumput laut, yang selama ini belum tergarap,
sedangkan anak-anak Halmahera sangat perlu mengembangkan kesenian
tradisional dan bahasa yang beraneka ragam, penyelidikan flora dan
fauna. Anak-anak di tempat lain pun mengembangkan pengalaman belajar
yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya dan masyarakatnya.

Di sini kreativitas dan keberpihakan guru menjadi sangat penting.
Sekolah bisa menjadi arena (field) anak-anak untuk membentuk habitus
(kebiasaan) baru tanpa didominasi kepentingan sentralistis yang
sebenarnya secara diam-diam masih ditengarai termuat dalam standar
isi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar yang disusun secara
terpusat.

Dengan demikian, kebebasan mengembangkan pengalaman belajar itu
sungguh terjadi. Tujuan pendidikan yang sesuai kerangka Visi Indonesia
2030—menciptakan masyarakat maju, sejahtera, mandiri, dan berdaya
saing tinggi—dapat diarahkan.

A FERRY T INDRATNO Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata
Dharma, Yogyakarta

Titik Berat pada Pendidikan Perempuan

2007-05-31T22:13:00.000-07:00

http://www.jurnalpe rempuan.com/ yjp.jpo/? act=berita% 7C-823%7CX

Jurnalis: Henny Irawati

Jurnalperempuan. com-Jakarta. Tiga topik utama yang menjadi bahan perbincangan dalam Kongres Perempuan Pertama tahun 1928, yakni, organisasi perempuan, poligami dan perkawinan anak dilihat Monique Soesman masih relevan dengan situasi perempuan saat ini. Monique yang bertindak menjadi editor buku Kongres Perempuan Pertama : Tinjauan Ulang (Yayasan Obor Indonesia dan KILTV-Jakarta) memaparkan, benang merah dari ketiga persoalan tersebut adalah pendidikan perempuan.

Dalam peluncuran buku yang ditulis Susan Blackburn, Selasa (22/5), di gedung Diklat perpusnas Jakarta, Monique beranggapan, ?Kalau perempuan punya pendidikan lebih tinggi, dia akan mampu memperjuangkan hak-haknya, melawan poligami, perkawinan anak, dan sebagainya.?

Monique sempat kecewa karena pencarian akan tulisan-tulisan yang berpokok pendidikan perempuan tidak menemui hasil yang menggembirakan. ?Padahal, pendidikan perempuan penting.? Selain karena alasan di atas, sistem keluarga tradisional yang msih banyak dianut masyarakat Indonesia menempatkan perempuan sebagai pendidik utama.

Makalah berjudul ?Benang Merah: Pendidikan Perempuan? yang dipresentasikannya untuk acara ini mengutip mosi kongres yang diselenggarakan di Mataram, 22-25 Desember 1928 dan diikuti 29 utusan dari perhimpunan perempuan Indonesia tersebut, yang pada mosi pertamanya menetapkan perihal sekolah perempuan, yaitu:

1. Meminta pengurus ?Perikata Perempuan Indonesia? untuk memohon kepada Pemerintah menambah sekolah-sekolah perempuan;
2. memberitahukan mosi ini kepada Dewan perwakilan Rakyat dan pers di seluruh Indonesia.

Menengok ke belakang layak membuat kita malu. Pada zaman itu, pendidikan perempuan telah mendapat perhatian yang cukup besar. Kini, persoalan itu masih saja menggayuti perjuangan perempuan. Tidak heran, perempuan yang aktif di berbagai sekolah dan yayasan pendidikan ini menegaskan harapannya. ?Saya harap buku tentang Kongres Perempuan Pertama dapat membuat kita sedikit instropeksi diri: kenapa hal-hal yang pada Kongres Perempuan Pertama hampir 80 tahun yang lalu diangkat dan dipermasalahkan, sekarang masih diperjuangkan. Apa sih hambatannya? ?*

Dialog Terbuka : Kontroversi Ujian Nasional

2007-05-31T22:07:00.000-07:00

UNDANGAN PELIPUTAN

Dialog Terbuka : Kontroversi Ujian Nasional

Ujian Nasional (UN) yang diadakan pemerintah setiap tahun terus menuai
kontroversi. Ujian Nasioanal dianggap bukan satu-satunya tolak ukur
dalam mengukur kemampuan para siswa. UN juga mereduksi kemampuan minat
dan bakat siswa dalam pengembangan kreatifitasnya. Tahun 2005, ditemukan
banyak kasus bunuh diri karena tidak lulus UN. Beberapa guru dipecat
karena membeberkan kecurangan UN. Majeles Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat baru-baru ini menyatakan pemerintah telah lalai dalam memberikan
pemenuhan dan perlingungan hak azazi manusia terhadap warga negaranya
yang menjadi UN. Lantas mengapa pemerintah tetap bergeming
menyelenggarakan UN?

Untuk mengkritisi persoalan UN tersebut, HMINEWS sebagai media anak
muda bekerjasama dengan PB HMI (MPO), LBH Pendidikan, dan Education Forum,
mengundang rekan-rekan wartawan untuk meliput acara Dialog Terbuka :
Kontroversi Ujian Nasional, yang akan diadakan pada :

Hari/tanggal:
Senin,4 Juni 2007

Pukul:
19.00 – selesai

Tempat:
Café Darmint, Pasar Festival, Kuningan, Jakarta

Pembicara:
1. Sophia Latjuba (Artis/Koordinator Education For)
2. Mohammad Abduhzen ( Koordinator Institut Education Reform )

Konfirmasi kehadiran silahkan hubungi Cp Hery Setiawan HP 08567315166.

Muhammad AS
HMINEWS
Jl. Mesjid Baru No 18 Pejaten Timur
Pasar Minggu, Jaksel
Email : hminews@telkom.net
http://www.hminews.com
Telp. 021 - 7992750

Aku, Ortu, Sekolah dan Sekitarku

2007-05-31T22:05:00.001-07:00

Seminar SMP Islam Al Ikhlas
Aku, Ortu, Sekolah dan Sekitarku

31 Mei 2007

Jurnalnet.com: Dalam rangka 40 tahun milad Yayasan Masjid Al Ikhlas (YMAI) Jakarta diselenggarakan seminar bertema “Aku, Ortu, Sekolah dan Sekitarku”. Tema seminar itu untuk mengupas ke’aku’an anak dan remaja menuju sinkronisasi pendidikan di rumah dan sekolah.

Lira Redata selaku pengkonsep kegiatan tersebut mengemukakan bahwa tugas membentuk perilaku (afektif) anak dan remaja bukan hanya tugas sekolah tapi juga tugas orang tua di rumah. Seminar ini diadakan pada hari Sabtu, 2 Juni 2007, di D’ Best (Function Hall) Lt 3, Cipete, Jl Raya Fatmawati, Jak-Sel, Pk 9-12 wib.

“Memang orang tua sudah punya konsep tentang mendidikan anaknya, namun orang tua harus membuka wawasan terhadap perkembangan- perkembangan ke'aku'an anak yang mesti orang tua pelajari atau dipahami. Sehingga harus singkron antara pendidikan perilaku di sekolah dan di rumah,” kata Lira.

selengkapnya >>>
http://jurnalnet.com/konten.php?nama=AduanPublik&op=detail_aspirasi_ aduan_publik&id=166

Visi Indonesia 2030 dan Pendidikan

2007-05-31T22:02:00.000-07:00

Kontribusi untuk Masa Depan Ekonomi

Oleh Erwin Edhi Prasetya
http://www.kompas. co.id/kompas- cetak/0705/ 30/humaniora/ 3563004.htm

Manusia selalu senang bermimpi. Dalam mimpi, apa pun selalu bisa
diwujudkan sesuai dengan keinginan pemimpi. Bangsa Indonesia agaknya
senang bermimpi. Melalui Visi Indonesia 2030 negeri ini bermimpi.

Bermimpi menjadi negara makmur yang sedikit di bawah Uni Eropa,
menurut panelis A Tony Prasetiantono, anggota tim penyusun Visi
Indonesia 2030, sebenarnya amat menyadari bahwa ketika merumuskan visi
itu mereka benar-benar sedang membuat "mimpi". Karena pada dasarnya,
visi adalah mimpi.

"Prediksi ini masuk akal karena keempat negara itu memiliki jumlah
penduduk amat besar sehingga menjadi potensi ekonomi yang amat besar.
Apalagi, keempat negara itu berstatus (negara-negara yang
perekonomiannya tengah menanjak tajam)," tutur Tony.

Sektor riil belum berjalan semestinya karena sekitar 39 persen dana
masyarakat di perbankan menganggur. Itu berarti, aliran investasi
tersendat. Karena itu, diharapkan suku bunga diturunkan dan iklim
investasi diperbaiki agar aliran dana ke sektor riil lancar sehingga
bisa lebih memacu perekonomian.

Rusia adalah salah satu, dengan menargetkan pertumbuhan "hanya" 8,5
persen. Tetapi, dalam kuartal pertama 2007, perekonomian China malah
tumbuh lebih cepat hingga 11,1 persen.

Belajar dari sejarah

Disadari saat itu, kemajuan ekonomi tak akan bertahan lama jika
pendidikan tidak ikut dimajukan. Pendidikan penting dibangun karena
menjadi kunci keberlanjutan kemakmuran.

Menurut Parera, Philip Kotler dalam penelitiannya menyatakan,
pendidikan formal berperan strategis dalam pembangunan ekonomi. Tanpa
pendidikan, berdiri kokoh penghalang upaya pembangunan ekonomi.
Melalui manusia terdidik akan diseminasikan nilai-nilai yang relevan
dengan pembangunan ekonomi. Kesimpulan ini terutama diambil dari
pengalaman Singapura dan Korea Selatan yang dalam permulaan
pembangunannya di samping membangun infrastruktur fisik juga membangun
infrastruktur sumber daya manusia, yaitu sistem persekolahan dan
pelatihan.

Panelis JC Tukiman Taruna mengingatkan, sebelum muncul Visi Indonesia
2030, telah ada rumusan Tujuan Pembangunan Abad Milenium (MDGs) yang
secara umum menegaskan tingkat capaian pembangunan bagi negara-negara
seperti Indonesia sampai tahun 2015. Salah satu tujuan yang ingin
dicapai adalah menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Targetnya
menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah 1
dollar AS per hari menjadi setengahnya pada 1990-2015. Target kedua
menurunkan proporsi penduduk yang kelaparan menjadi setengahnya pada
1990-2015. Di bidang pendidikan, pada 2015 semua anak, laki-laki
maupun perempuan harus dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Sepanjang
waktu, kebijakan dan praksis pendidikan seluruhnya tidak bisa
dibebaskan dari politik kekuasaan.

Dalam kondisi seperti itu, komitmen untuk mengutamakan kepentingan
bersama guna memajukan pendidikan adalah mutlak. Apalagi jika
pendidikan diharapkan berkontribusi bagi kemajuan ekonomi. Ini agar
mimpi kemakmuran itu tidak sekadar menjadi mimpi kosong.

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM ISLAM

2007-05-20T19:38:00.001-07:00

Oleh : KH. M. Shiddiq Al-Jawi

Pendahuluan

“Orang miskin dilarang sekolah,” demikian jeritan pilu masyarakat saat ini menanggapi mahalnya biaya pendidikan, khususnya biaya pendidikan tinggi. Betapa tidak, pembiayaan sejumlah PTN yang berformat BHMN (Badan Hukum Milik Negara), tak lagi sepenuhnya ditanggung negara. Maka perguruan tinggi BHMN pun harus mencari biaya sendiri. Pembiayaan pendidikan lalu dibebankan kepada mahasiswa. Sebagai contoh, untuk masuk fakultas kedokteran sebuah PTN melalui “jalur khusus”, ada mahasiswa yang harus membayar Rp 250 juta bahkan Rp 1 miliar (www.wikimu.com).

Mahalnya biaya pendidikan itu buah dari kebijakan pemerintah yang mengadopsi ideologi penjajah kafir khususnya AS, yakni neoliberalisme. Sebagai salah satu varian kapitalisme –seperti Keynesian yang mengutamakan intervensi pemerintah– neoliberalisme justru sebaliknya. Neoliberalisme merupakan bentuk baru liberalisme klasik dengan tema-tema pasar bebas, peran negara yang terbatas, dan individualisme (Adams, 2004).

Sayang sekali. Pemerintah yang semestinya bertindak bagaikan penggembala, telah berubah fungsi menjadi serigala buas yang tega menghisap darah rakyatnya sendiri. Di tengah kesulitan hidup yang berat karena kemiskinan, pendidikan mahal akibat tunduk pada agenda neoliberalisme global, semakin melengkapi kegagalan pemerintah sekuler saat ini.

Pendidikan Tanggung Jawab Negara

Beda dengan neoliberalisme, dalam Islam pembiayaan pendidikan untuk seluruh tingkatan sepenuhnya merupakan tanggung jawab negara. Seluruh pembiayaan pendidikan, baik menyangkut gaji para guru/dosen, maupun menyangkut infrastruktur serta sarana dan prasarana pendidikan, sepenuhnya menjadi kewajiban negara. Ringkasnya, dalam Islam pendidikan disediakan secara gratis oleh negara (Usus Al-Ta’lim Al-Manhaji, hal. 12).

Mengapa demikian? Sebab negara berkewajiban menjamin tiga kebutuhan pokok masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Berbeda dengan kebutuhan pokok individu, yaitu sandang, pangan, dan papan, di mana negara memberi jaminan tak langsung, dalam hal pendidikan, kesehatan, dan keamanan, jaminan negara bersifat langsung. Maksudnya, tiga kebutuhan ini diperoleh secara cuma-cuma sebagai hak rakyat atas negara (Abdurahman Al-Maliki, 1963).

Dalilnya adalah As-Sunnah dan Ijma’ Sahabat. Nabi SAW bersabda :

“Imam adalah bagaikan penggembala dan dialah yang bertanggung jawab atas gembalaannya itu.” (HR Muslim).

Setelah perang Badar, sebagian tawanan yang tidak sanggup menebus pembebasannya, diharuskan mengajari baca tulis kepada sepuluh anak-anak Madinah sebagai ganti tebusannya (Al-Mubarakfuri, 2005; Karim, 2001).

Ijma’ Sahabat juga telah terwujud dalam hal wajibnya negara menjamin pembiayaan pendidikan. Khalifah Umar dan Utsman memberikan gaji kepada para guru, muadzin, dan imam sholat jamaah. Khalifah Umar memberikan gaji tersebut dari pendapatan negara (Baitul Mal) yang berasal dari jizyah, kharaj (pajak tanah), dan usyur (pungutan atas harta non muslim yang melintasi tapal batas negara) (Rahman, 1995; Azmi, 2002; Muhammad, 2002).

Sejarah Islam pun telah mencatat kebijakan para khalifah yang menyediakan pendidikan gratis bagi rakyatnya. Sejak abad IV H para khalifah membangun berbagai perguruan tinggi dan berusaha melengkapinya dengan berbagai sarana dan prasarananya seperti perpustakaan. Setiap perguruan tinggi itu dilengkapi dengan “iwan” (auditorium), asrama mahasiswa, juga perumahan dosen dan ulama. Selain itu, perguruan tinggi tersebut juga dilengkapi taman rekreasi, kamar mandi, dapur, dan ruang makan (Khalid, 1994).

Di antara perguruan tinggi terpenting adalah Madrasah Nizhamiyah dan Madrasah Al-Mustanshiriyah di Baghdad, Madrasah Al-Nuriyah di Damaskus, serta Madrasah An-Nashiriyah di Kairo. Madrasah Mustanshiriyah didirikan oleh Khalifah Al-Mustanshir abad VI H dengan fasilitas yang lengkap. Selain memiliki auditorium dan perpustakaan, lembaga ini juga dilengkapi pemandian dan rumah sakit yang dokternya siap di tempat (Khalid, 1994).

Pada era Khilafah Utsmaniyah, Sultan [Khalifah] Muhammad Al-Fatih (w. 1481 M) juga menyediakan pendidikan secara gratis. Di Konstantinopel (Istanbul) Sultan membangun delapan sekolah. Di sekolah-sekolah ini dibangun asrama siswa, lengkap dengan ruang tidur dan ruang makan. Sultan memberikan beasiswa bulanan untuk para siswa. Dibangun pula sebuah perpustakaan khusus yang dikelola oleh pustakawan yang cakap dan berilmu (Shalabi, 2004).

Namun perlu dicatat, meski pembiayaan pendidikan adalah tanggung jawab negara, Islam tidak melarang inisiatif rakyatnya khususnya mereka yang kaya untuk berperan serta dalam pendidikan. Melalui wakaf yang disyariatkan, sejarah mencatat banyak orang kaya yang membangun sekolah dan universitas. Hampir di setiap kota besar, seperti Damaskus, Baghdad, Kairo, Asfahan, dan lain-lain terdapat lembaga pendidikan dan perpustakaan yang berasal dari wakaf (Qahaf, 2005).

Di antara wakaf ini ada yang bersifat khusus, yakni untuk kegiatan tertentu atau orang tertentu. Seperti wakaf untuk ilmuwan hadits, wakaf khusus untuk dokter, wakaf khusus untuk riset obat-obatan, wakaf khusus guru anak-anak, wakaf khusus untuk pendalaman fikih dan ilmu-ilmu Al-Qur`an. Bahkan sejarah mencatat ada wakaf khusus untuk Syaikh Al-Azhar atau fasilitas kendaraannya. Selain itu, wakaf juga diberikan dalam bentuk asrama pelajar dan mahasiswa, alat-alat tulis, buku pegangan, termasuk beasiswa dan biaya pendidikan (Qahaf, 2005).

Walhasil, dengan Islam rakyat akan memperoleh pendidikan formal yang gratis dari negara. Sedangkan melalui inisiatif wakaf dari anggota masyarakat yang kaya, rakyat akan memperoleh pendidikan non formal yang juga gratis atau paling tidak murah bagi rakyat.

Pembiayaan Pendidikan Dalam Khilafah

Sistem pendidikan formal yang diselenggarakan negara Khilafah memperoleh sumber pembiayaan sepenuhnya dari negara (Baitul Mal). Dalam sejarah, pada masa Khalifah Umar bin Khaththab, sumber pembiayaan untuk kemaslahatan umum (termasuk pendidikan), berasal dari jizyah, kharaj, dan usyur (Muhammad, 2002).

Terdapat 2 (dua) sumber pendapatan Baitul Mal yang dapat digunakan membiayai pendidikan, yaitu : (1) pos fai` dan kharaj –yang merupakan kepemilikan negara– seperti ghanimah, khumus (seperlima harta rampasan perang), jizyah, dan dharibah (pajak); (2) pos kepemilikan umum, seperti tambang minyak dan gas, hutan, laut, dan hima (milik umum yang penggunaannya telah dikhususkan). Sedangkan pendapatan dari pos zakat, tidak dapat digunakan untuk pembiayaan pendidikan, karena zakat mempunyai peruntukannya sendiri, yaitu delapan golongan mustahik zakat (QS 9 : 60). (Zallum, 1983; An-Nabhani, 1990).

Jika dua sumber pendapatan itu ternyata tidak mencukupi, dan dikhawatirkan akan timbul efek negatif (dharar) jika terjadi penundaan pembiayaannya, maka negara wajib mencukupinya dengan segera dengan cara berhutang (qardh). Hutang ini kemudian dilunasi oleh negara dengan dana dari dharibah (pajak) yang dipungut dari kaum muslimin (Al-Maliki,1963).

Biaya pendidikan dari Baitul Mal itu secara garis besar dibelanjakan untuk 2 (dua) kepentingan. Pertama, untuk membayar gaji segala pihak yang terkait dengan pelayanan pendidikan, seperti guru, dosen, karyawan, dan lain-lain. Kedua, untuk membiayai segala macam sarana dan prasana pendidikan, seperti bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, buku-buku pegangan, dan sebagainya. (An-Nabhani, 1990).

Potensi Sumber Pembiayaan Pendidikan Saat ini

Telah dibahas sebelumnya ketentuan normatif mengenai sumber pembiayaan pendidikan gratis dalam Khilafah. Pertanyaannya adalah, mampukah kita menggratiskan pendidikan sekarang dengan potensi sumber-sumber pembiayaan saat ini?

Dalam APBN 2007, anggaran untuk sektor pendidikan adalah sebesar Rp 90,10 triliun atau 11,8 persen dari total nilai anggaran Rp 763,6 triliun. (www.tempointeraktif.com, 8 Januari 2007). Angka Rp 90,10 triliun itu belum termasuk pengeluaran untuk gaji guru yang menjadi bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk bidang pendidikan, serta anggaran kedinasan.

Misalkan kita ambil angka Rp 90,1 triliun sebagai patokan anggaran pendidikan tahun 2007 yang harus dipenuhi. Dengan melihat potensi kepemilikan umum (sumber daya alam) yang ada di Indonesia, dana sebesar Rp 90,1 triliun akan dapat dipenuhi, asalkan penguasa mau menjalankan Islam, bukan neoliberalisme. Berikut perhitungannya yang diolah dari berbagai sumber :

1. Potensi hasil hutan berupa kayu [data 2007] sebesar US$ 2.5 miliar (sekitar Rp 25 triliun).

2. Potensi hasil hutan berupa ekspor tumbuhan dan satwa liar [data 1999] sebesar US$ 1.5 miliar (sekitar Rp 15 triliun).

3. Potensi pendapatan emas di Papua (PT. Freeport) [data 2005] sebesar US$ 4,2 miliar (sekitar Rp 40 triliun)

4. Potensi pendapatan migas Blok Cepu per tahun sebesar US$ 700 juta – US$ 1,2 miliar (sekitar Rp 10 triliun)

Dari empat potensi di atas saja setidak-tidaknya sudah diperoleh total Rp 90 triliun. Kalau masih kurang, jalankan penegakan hukum dengan tegas, insya Allah akan diperoleh tambahan sekitar Rp 54 triliun. Sepanjang tahun 2006, ICW (Indonesia Corruption Watch) mencatat angka korupsi Indonesia sebesar Rp 14,4 triliun. Nilai kekayaan hutan Indonesia yang hilang akibat illegal logging tahun 2006 sebesar Rp 40 triliun.

Penutup

Jadi, mewujudkan pendidikan gratis di Indonesia sebenarnya sangatlah dimungkinkan. Yang menjadi masalah sebenarnya bukan tidak adanya potensi pembiayaan, melainkan ketidakbecusan pemerintah dalam mengelola negara. Pendidikan mahal bukan disebabkan tidak adanya sumber pembiayaan, melainkan disebabkan kesalahan pemerintah yang bobrok dan korup.

Pemerintah seperti ini jelas tidak ada gunanya. Karena yang dibutuhkan rakyat adalah pemerintah yang amanah, yang setia pada Islam dan umatnya. Bukan pemerintah yang tidak becus, yang hanya puas menjadi komprador asing dengan menjalankan neoliberalisme yang kafir. [ ]

DAFTAR PUSTAKA

Al-Maliki, Abdurrahman, As-Siyasah Al-Iqtishadiyah Al-Mutsla, (Hizbut Tahrir : t.p.), 1963

Adams, Ian, Ideologi Politik Mutakhir (Political Ideology Today), Penerjemah Ali Noerzaman, (Yogyakarta : Penerbit Qalam), 2004

Ash-Shalabi, Ali Muhammad, Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah (Ad-Dawlah Al-Utsmaniyah ‘Awamil al-Nuhudh wa Asbab as-Suquth), Penerjemah Samson Rahman, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar), 2004

An-Nabhani, Taqiyuddin, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, (Beirut : Darul Ummah), 1990

Azmi, Sabahuddin, Islamic Economics, (New Delhi : Goodword Books), 2002

Karim, Adiwarman (Ed.), Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta : IIIT), 2001

Khalid, Abdurrahman Muhammad, Soal Jawab Seputar Gerakan Islam, (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah), 1994

Muhammad, Quthb Ibrahim, Kebijakan Ekonomi Umar bin Khaththab (As-Siayasah Al-Maliyah Li ‘Umar bin Khaththab), Penerjemah Ahmad Syarifuddin Shaleh, (Jakarta : ustaka Azzam), 2002

Qahaf, Mundzir, Manajemen Wakaf Produktif (Al-Waqf Al-Islami Tathawwuruhu Idaratuhu Tanmiyatuhu), Penerjemah Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta : Khalifa), 2005

Rahman, Afzalur, Doktrin Ekonomi Islam (Economics Doctrines of Islam), Jilid 1, Penerjemah Soeroyo & Nastangin, (Yogyakarta : PT. Dhana Bhakti Wakaf), 1995

Yurino, Ari, Privatisasi Dunia Pendidikan: Hancurnya Pendidikan Bangsa, http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=1533&post=3

Zallum, Abdul Qadim, Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah, (Beirut : Darul ‘Ilmi lil Malayin), 1983

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM ISLAM

2007-05-20T19:38:00.000-07:00

Foto: Setahun belajar di tenda

2007-05-16T18:36:00.000-07:00

SP/Ignatius Liliek

Para siswa SD Becari belajar di tenda bantuan yang telah rusak di Dukuh Seloharjo, Pundong, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (15/5). Sekolah mereka yang roboh terkena gempa bumi hampir setahun lalu hingga kini masih belum selesai pembangunannya. Meskipun demikian, para siswa tetap belajar dengan penuh semangat.

Harian Suara Pembaruan

Link:
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/05/16/index.html

Pendidikan Gratis Bukan Hal Mustahil

2007-05-15T18:49:00.000-07:00

SP/LUTHER ULAG

Para pelajar di SDN Cakung Permata Nusa di kawasan perkebunan sawit PT Astra Agro Lestari di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, telah menikmati pendidikan gratis.

[JAKARTA] Pendidikan gratis mulai dari tingkat taman kanak-kanak (TK) hingga SMA telah diupayakan oleh kalangan swasta maupun pemerintah daerah. Bahkan pemberdayaan melalui pendidikan itu telah berlangsung beberapa tahun, sehingga bisa menjadi bukti bahwa mengupayakan pendidikan gratis adalah bukan hal yang mustahil.

Bupati Musi Banyuasin, Alex Noerdin, ketika berbicara dalam "Nation Stakeholder Meeting Education for All in an Inclusive Setting" di Yogyakarta, Senin (14/5) lalu, dengan bangga menuturkan bahwa sejak 2002, 119 ribu siswa mulai dari TK hingga SMA di kabupaten yang dipimpinnya telah menikmati pendidikan gratis.

Total anggaran pendidikan di kabupaten tersebut, paparnya, sebesar Rp 345,6 miliar atau 21,74 persen dari total APBD, sehingga sudah melebihi batas minimal yang ditentukan UUD 1945.

Di kabupaten itu, paparnya, terdapat 16 TK, 448 SD, 98 SMP/MTs, dan 36 SMA/MA. Untuk memajukan pendidikan, pemerintah kabupaten bekerja sama dengan Politeknik Universitas Sriwijaya, Institut Teknologi Bandung, dan Nahyang University. Tujuan kerja sama itu untuk membuka politeknik di Musi Banyuasin.

Pendidikan gratis juga diupayakan PT Astra Agro Lestari (AAL), terutama di kawasan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pangkalanbun (Kalimantan Tengah) dan di Kabupaten Tabalong (Kalimantan Selatan). Di Pangkalanbun, perusahaan itu membangun sekolah yang dikelolanya sendiri. Menurut Bambang Dwi Cah- yono kepada SP, salah satu administratur di perkebunan tersebut, pendirian sekolah tersebut memang untuk menjamin pendidikan anak-anak para karyawan yang bekerja di situ, mulai dari golongan terendah hingga tertinggi.

Kepala SMP Astra Agro Lestari di Pangkalanbun, Ideham, yang ditemui di tempat yang sama, mengemukakan bahwa perusahaan menjamin seluruh biaya pendidikan anak-anak (semuanya berjumlah lebih kurang 800 siswa SD dan SMP). Ia pun berbangga karena pada Ujian Nasional (UN) baru lalu, SMP yang dipimpinnya bisa menyelenggarakannya sendiri.

Begitu pula di Tabalong. Hanya saja, sekolah di sana merupakan aset pemerintah daerah, karena dibangun di atas tanah pemda. Biaya pembangunan sekolah dasar negeri (SDN) Cakung Permata Nusa ditanggung oleh PT AAL.

"Kepala sekolahnya berstatus Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan para gurunya karyawan Astra. Perusahaan pun telah memprogramkan pembangunan gedung tidak hanya setingkat sekolah dasar tapi hingga SMP," kata Anang Suprianto, administratur perkebunan di Tabalong. Gedung sekolah di sana memang tergolong baru. Ruang kelas di situ baru hingga kelas tiga. Mereka yang bersekolah di situ, kurang lebih 100 siswa, kebanyakan anak-anak karyawan perkebunan. Para siswa pun dibebaskan dari biaya pendidikan.

Sementara itu, mantan Ketua MPR Amien Rais, yang ditemui terpisah di Jakarta, Senin (14/5), seusai seminar bertema "Nasionalisasi Aset Demi Kesejahteraan Bangsa", mendesak pemerintah pusat menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan bangsa dengan merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. [152/147/W-12/W-5]

Last modified: 15/5/07

http://www.suarapembaruan.com/News/2007/05/16/Kesra/kes01.htm

SUARA PEMBARUAN DAILY

Mutu guru SD memprihatinkan

2007-05-15T08:23:00.000-07:00

BANDUNG, KOMPAS--Kualitas dan mutu guru sekolah dasar di Jawa Barat,
khususnya Kota Bandung, terlihat memprihatinkan. Rendahnya penguasaan
kompetensi pedagogis dan profesionalisme guru ini memicu bahaya laten
terjadinya pendangkalan dan stagnasi keilmuan dalam dunia pendidikan.

Persoalan rendahnya mutu dan kompetensi guru ini salah satunya
tercermin dari hasil pemantauan Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP)
Salman Institut Teknologi Bandung. Dari sekitar 900 guru SD yang ada
di Bandung, berdasarkan hasil pemantauan itu, rata-rata nilai indeks
mutu hanya mencapai angka 4,5. Padahal, idealnya adalah 7,0.

Direktur Eksekutif LPP Salman ITB Syamril, Senin (14/5) mengungkapkan,
penilaian itu terutama mencakup penguasaan bidang studi guru. Ini
merupakan hal yang paling pokok sebagai cerminan aspek profesionalisme
guru. Meski belum menyentuh ke arah penggunaan metodanya, namun
diyakini kondisinya tidak jauh berbeda.

Persoalan penguasaan dan pemuktahiran materi tampaknya memang masih
menjadi momok bagi guru. Menurut Syamril, sebagian besar guru SD saat
ini masih terjebak pada kultur lama, yaitu keengganan untuk memperkaya
keilmuannya. Termasuk, berlebihannya rasa kepercayaan diri yang memicu
pada sikap menyepelekan keilmuan. (JON)

Copyright 2006 Kompas Group

http://www.kompas.co.id/ver1/Dikbud/0705/14/194658.htm

Pekan Aksi Global Pendidikan untuk Semua 2007

2007-05-11T21:25:00.000-07:00

Bergabunglah dalam Membangun Pendidikan
Wujudkan Hak-mu Saat Ini Juga

Pada 23-29 April 2007, Indonesia ikut serta dalam peringatan hari jadi Forum Pendidikan Dunia yang diadakan di Dakar (Senegal) pada April 2000, di mana pemerintah dan stakeholder siap untuk berkomitmen bersama untuk mencapai enam tujuan Pendidikan untuk Semua (PUS) pada tahun 2015.

Sejumlah acara telah diselenggarakan untuk meningkatkan dukungan publik demi tercapainya enam tujuan PUS dalam memperluas kepedulian pendidikan anak dini usia, pembebasan biaya dan wajib belajar untuk semua, mendukung pembelajaran dan keterampilan bagi pemuda dan dewasa, meningkatkan angka melek aksara pada dewasa menjadi 50%, mencapai kesamaan jender pada 2005 dan kesetaraan jender pada 2015, serta meningkatkan kualitas pendidikan. Dikoordinasi oleh Kampanye Global untuk Pendidikan (GCE) dan UNESCO, Pekan PUS tahun ini secara global bertema “Hak untuk Pendidikan”

Sebuah pendidikan dasar adalah hak mutlak bagi setiap orang, hak waris bagi setiap anak dan terbentuk sendiri pada akhirnya. Bagaimanapun, pendidikan adalah sebuah tujuan akhir: perlu diyakinkan bahwa semua orang dapat hidup dengan cara yang layak dan berpartisipasi secara aktif di masyarakat. Manusia juga dapat menggunakan seluruh hak-haknya (terdapat dalam Pernyataan PBB tentang Hak Asasi Manusia). Sayangnya seringkali ada jarak antara penggunaan kata “hak” dan “tujuan pembangunan” (yang sering dianggap lebih penting dalam mengartikan tindakan-tindakan pemerintah).

Walau banyak konvensi, kesepakatan dan undang-undang, lebih dari 4 juta anak berusia sekolah dasar dan menengah masih tidak bersekolah di Indonesia. Beberapa anak tidak pernah masuk sekolah, yang lainnya putus sekolah atau terpaksa keluar sekolah. Sering kali ini terjadi tanpa disadari oleh masyarakat, sekolah dan otoritas pendidikan akan tanggung jawab hukum mereka untuk memberikan pendidikan berkualitas untuk SEMUA anak tanpa memandang kemampuan atau kecacatan, latar belakang agama atau etnis, budaya, ekonomi, status sosial, atau status HIV.

Tujuan Pendidikan untuk Semua, yang dikuatkan dalam Forum Dakkar Pendidikan Dunia pada tahun 2000, tidaklah biasa dalam pengakuan tentang hak pendidikan : … semua anak, pemuda dan dewasa mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat dari pendidikan yang akan memenuhi kebutuhan dasar mereka pada pembelajaran... Memastikan bahwa pada 2015 semua anak…memiliki akses dan sebebasnya menyelesaikan pendidikan dasar yang berkualitas.

Tahun 2007 ini, adalah tahun penting sebagai titik tengah menuju tercapainya tujuan PUS. Saatnya sudah habis untuk mencapai hal ini. Adalah penting untuk mengambil langkah segera dalam mencapai hak pendidikan. Daripada menjadi sebuah angan-angan hak pendidikan perlu menjadi sebuah kenyataan – dan tujuan PUS memberi kita batas waktu.
Fokus Pendidikan sebagai Hak Asasi mengawali kampanye dalam mendukung seluruh agenda Pendidikan untuk Semua. Banyak kalangan pemerintah terdorong untuk membuat pilihan antara menanamkan satu bagian dari PUS atau keseluruhannya. Tetapi hak pendidikan tidak dapat ditukar dengan hal lain. Dewasa dan anak-anak pra-sekolah memiliki hak yang sama pada pendidikan seperti anaksekoah dasar. Pendekatan berbasis Hak Asasi berarti kita perlu melihat 6 tujuan secara holistic atau sebagai mata rantai – daripada mengambilnya satu persatu secara terpisah.
Mengantarkan 6 tujuan PUS ini bukanlah tindakan sukarela bagi pemerintah – tetapi lebih kepada menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan hak pendidikan kepada setiap warga negaranya. Jika pemerintah gagal, bukan hanya mereka kehilangan tujuan global yang telah disepakati – lebih kepada pelanggaran hak asasi yang harus dipertanggungjawabkan. Memfokuskan pada “hak” seharusnya memberi kita semangat dan tujuan.

Pemikiran masyarakat akan menciptakan mata rantai pernyataan dan pertanggungjawaban dari lokal sampai nasional bahkan ketingkat regional dan internasional sehingga pemimpin dunia adalah sebagai masyarakat tertinggi yang mengawasi rantai tersebut – ‘mata rantai’ ini secara fisik dan simbolis untuk mendorong realisasi Pendidikan untuk Semua dapat membumi dan permasalahan apa saja yang akan mengganggu terhadap hak mendapat pendidikan.
Seluruh sekolah di Indonesia harus secara fisik, sosial dan keuangan dapat diakses oleh SEMUA anak. Perhatian dan usaha khusus harus diberikan untuk memastikan akses bagi anak-anak yang diabaikan dari sekolah demikian pula bagi anak-anak yang rawan terhadap marjinalisasi dan pemisahan. Oleh karena itu kita harus secara proaktif mencari anak yang hidup dengan atau terinfeksi oleh HIV, anak dari keluarga berpenghasilan rendah dan dari etnik, bahasa dan agama minoritas serta anak cacat dan anak yang memiliki kebutuhan pembelajaran khusus lainnya serta memastikan bahwa anak ini dapat bermain dan belajar bersama dengan yang lain - Pernyataan UNESCO Jakarta, 2006
Pendidikan untuk Semua – Organisasi Pemerintah dan Non Pemerintah harus berkoordinasi usaha mereka dan bekerja sama untuk memperbaiki kualitas pendidikan untuk SEMUA dengan mewajibkan semua sekolah menerima dan mendaftar SEMUA anak dalam lingkup sekolah mereka – Memberi kebebasan kepada orang tua untuk memilih sekolah bagi anak mereka, tetapi menghapus hak sekolah untuk memilih anak mana yang dapat menjadi murid mereka – Pernyataan IDP Norway, 2007

Gabunglah bersama kami hari ini dalam Pekan Aksi Global Pendidikan untuk Semua!
UNESCO Jakarta melalui Yayasan IDPN Indonesia dan mitra organisasi Bandung Independent Living Centre [BILiC] bersama Tim Implementasi untuk Pendidikan Inklusif dari Jawa Timur dan Jawa Barat membantu beberapa aktivitas dalam “ Pekan Aksi Global - Pendidikan Untuk Semua” dari tanggal 23 s.d. 29 April 2007. Seluruh kegiatan direncanakan dan dilaksanakan dalam kerjasama yang erat dengan Dinas Pendidikan setempat.
Di Musi Banyuasin, Sumatra Selatan pejabat Dinas Pendidikan dan Legislator akan bertemu dan berdiskusi tentang pendidikan anak dini usia serta penyediaan wajib belajar pendidikan dasar untuk semua. Pada saat yang bersamaan anak sekolah dasar berkesempatan untuk menyuarakan pandangan mereka tentang sekolah dan pengalaman belajar. Kegiatan ini akan dimulai pada 23 dan 24 April 2007.

Dari 25 s.d. 27 April 2007 sebuah seminar dan diskusi akan diselenggarakan di Malang, Jawa Timur. Pesertanya adalah pejabat dari dinas pendidikan termasuk kepala sekolah dan guru-guru. Tema dari seminar tersebut adalah “Memperbaiki Kualitas Pendidikan melalui Pengembangan Inklusif dan Sistem Ramah Anak serta Wajib Belajar Pendidikan Untuk Semua”

Pejabat dinas pendidikan tingkat propinsi, anak, orang tua, guru dan dosen dari Universitas Nusa Cendana akan bertemu dan berdiskusi tentang cara untuk mencapai tujuan Pendidikan Untuk Semua di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 27 dan 28 April 2007 yang difasilitasi oleh BILiC [Bandung Independet Living Centre].
Ketiga kegiatan ini akhirnya akan ditayangkan dalam sebuah diskusi panel di stasiun TV di Jakarta.

Contact: Yayasan IDPN Indonesia,
Tel: (62-21)72800355
Fax: (62-21)7203466
E-mail: yayasan.idpn@gmail.com

Education Unit, UNESCO Jakarta,
Tel: (62-21)7399818
Fax: (62-21) 7279 6489,
http://www.unesco.or.id
http://www.campaignforeducation.org/joinup/index.php

Kualitas pendidikan terbaik di dunia

2007-05-11T06:55:00.000-07:00

Oleh: Andri Aji Saputro

Tahukah Anda negara mana yang kualitas pendidikannya menduduki
peringkat pertama di dunia? Kalau Anda tidak tahu, tidak mengapa
karena memang banyak yang tidak tahu bahwa peringkat pertama untuk
kualitas pendidikan adalah Finlandia. Kualitas pendidikan di negara dengan
ibukota Helsinki, dimana perjanjian damai dengan GAM
dirundingkan, ini memang begitu luar biasa sehingga membuat iri semua
guru di seluruh dunia.

Peringkat I dunia ini diperoleh Finlandia berdasarkan hasil survei
internasional yang komprehensif pada tahun 2003 oleh Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD). Tes tersebut dikenal dengan
nama PISA mengukur kemampuan siswa di bidang Sains, Membaca, dan juga
Matematika. Hebatnya, Finlandia bukan hanya unggul secara akademis tapi
juga menunjukkan unggul dalam pendidikan anak-anak lemah mental.
Ringkasnya, Finlandia berhasil membuat semua siswanya cerdas. Lantas apa
kuncinya sehingga Finlandia menjadi Top No 1 dunia? Dalam masalah anggaran
pendidikan Finlandia memang sedikit lebih tinggi
dibandingkan rata-rata negara di Eropa tapi masih kalah dengan
beberapa negara lainnya.

Finlandia tidaklah mengenjot siswanya dengan menambah jam-jam belajar,
memberi beban PR tambahan, menerapkan disiplin tentara, atau
memborbardir siswa dengan berbagai tes. Sebaliknya, siswa di Finlandia
mulai sekolah pada usia yang agak lambat dibandingkan dengan
negara-negara lain, yaitu pada usia 7 tahun, dan jam sekolah mereka justru
lebih sedikit, yaitu hanya 30 jam perminggu. Bandingkan dengan Korea,
ranking kedua setelah Finlandia, yang siswanya menghabiskan 50 jam
perminggu

Lalu apa dong kuncinya? Ternyata kuncinya memang terletak pada
kualitas gurunya. Guru-guru Finlandia boleh dikata adalah guru-guru dengan
kualitas terbaik dengan pelatihan terbaik pula. Profesi guru sendiri
adalah profesi yang sangat dihargai, meski gaji mereka
tidaklah fantastis. Lulusan sekolah menengah terbaik biasanya justru
mendaftar untuk dapat masuk di sekolah-sekolah pendidikan dan hanya 1 dari
7 pelamar yang bisa diterima, lebih ketat persaingannya
ketimbang masuk ke fakultas bergengsi lainnya seperti fakultas hukum dan
kedokteran! Bandingkan dengan Indonesia yang guru-gurunya dipasok oleh
siswa dengan kualitas seadanya dan dididik oleh perguruan tinggi dengan
kualitas seadanya pula.

Dengan kualitas mahasiswa yang baik dan pendidikan dan pelatihan guru yang
berkualitas tinggi tak salah jika kemudian mereka dapat menjadi guru-guru
dengan kualitas yang tinggi pula. Dengan kompetensi tersebut mereka bebas
untuk menggunakan metode kelas apapun yang mereka suka, dengan kurikulum
yang mereka rancang sendiri, dan buku teks yang
mereka pilih sendiri. Jika negara-negara lain percaya bahwa ujian dan
evaluasi bagi siswa merupakan bagian yang sangat penting bagi kualitas
pendidikan, mereka justru percaya bahwa ujian dan testing itulah yang
menghancurkan tujuan belajar siswa. Terlalu banyak testing membuat kita
cenderung mengajar siswa untuk lolos ujian, ungkap seorang guru di
Finlandia. Padahal banyak aspek dalam pendidikan yang tidak bisa diukur
dengan ujian. Pada usia 18 th siswa mengambil ujian untuk
mengetahui kualifikasi mereka di perguruan tinggi dan dua pertiga
lulusan melanjutkan ke perguruan tinggi.

Siswa diajar untuk mengevaluasi dirinya sendiri, bahkan sejak Pra-TK!
Ini membantu siswa belajar bertanggungjawab atas pekerjaan mereka
sendiri, kata Sundstrom, kepala sekolah di SD Poikkilaakso, Finlandia. Dan
kalau mereka bertanggungjawab mereka akan bekeja lebih
bebas.Guru tidak harus selalu mengontrol mereka.

Siswa didorong untuk bekerja secara independen dengan berusaha mencari
sendiri informasi yang mereka butuhkan. Siswa belajar lebih banyak jika
mereka mencari sendiri informasi yang mereka butuhkan. Kita tidak belajar
apa-apa kalau kita tinggal menuliskan apa yang dikatakan oleh guru. Disini
guru tidak mengajar dengan metode ceramah, Kata Tuomas Siltala, salah
seorang siswa sekolah menengah. Suasana sekolah sangat santai dan
fleksibel. Terlalu banyak komando hanya akan menghasilkan rasa tertekan
dan belajar menjadi tidak menyenangkan, sambungnya.

Siswa yang lambat mendapat dukungan yang intensif. Hal ini juga yang
membuat Finlandia sukses. Berdasarkan penemuan PISA, sekolah-sekolah di
Finlandia sangat kecil perbedaan antara siswa yang berprestasi baik dan
yang buruk dan merupakan yang terbaik menurut OECD.

Remedial tidaklah dianggap sebagai tanda kegagalan tapi sebagai
kesempatan untuk memperbaiki. Seorang guru yang bertugas menangani
masalah belajar dan prilaku siswa membuat program individual bagi
setiap siswa dengan penekanan tujuan-tujuan yang harus dicapai,
umpamanya: Pertama, masuk kelas; kemudian datang tepat waktu;
berikutnya, bawa buku, dlsb. Kalau mendapat PR siswa bahkan tidak perlu
untuk menjawab dengan benar, yang penting mereka berusaha.

Para guru sangat menghindari kritik terhadap pekerjaan siswa mereka.
Menurut mereka, jika kita mengatakan "Kamu salah" pada siswa, maka hal
tersebut akan membuat siswa malu. Dan jika mereka malu maka ini akan
menghambat mereka dalam belajar. Setiap siswa diperbolehkan melakukan
kesalahan. Mereka hanya diminta membandingkan hasil mereka dengan
nilai sebelumnya, dan tidak dengan siswa lainnya. Jadi tidak ada
sistem ranking-rankingan. Setiap siswa diharapkan agar bangga terhadap
dirinya masing-masing.

Ranking-rankingan hanya membuat guru memfokuskan diri pada segelintir
siswa tertentu yang dianggap terbaik di kelasnya. Kehebatan sistem
pendidikan di Finlandia adalah gabungan antara kompetensi guru yang
tinggi, kesabaran, toleransi dan komitmen pada
keberhasilan melalui tanggung jawab pribadi. Kalau saya gagal dalam
mengajar seorang siswa, kata seorang guru, maka itu berarti ada yang
tidak beres dengan pengajaran saya! Benar-benar ucapan guru yang
sangat bertanggungjawab.

Diambil dari Top of the Class - Fergus Bordewich
Original message: 1001Buku.org

ide

2007-02-27T04:50:00.000-08:00

ide